SUMENEP, koranmadura.com – DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni jenis pertalite dan solar.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Sumenep M. Muhri saat menemui sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD, Jumat, 2 September 2022.
“Kami bersepakat untuk menolak (rencana) kenaikan BBM. Karena ini meresahkan di tengah situasi ekonomi sulit. Covid-19 belum reda 11 persen, pemerintah kemudian mewacanakan menaikkan harga BBM. Ini menurut saya perlu dikaji ulang,” katanya.
Muhri menyampaikan, ada tiga tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Selain terkait wacana kenaikan harga BBM, juga mengenai tarif dasar listrik dan pertambangan.
Dia menilai, seluruh tuntan tersebut populis dan perlu dikawal. “Aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini akan kami sampaikan (ke pemerintah melalui DPR RI) dalam tujuh hari ke depan,” tambahnya.
Seperti diketahui, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STKIP PGRI Sumenep dan Komisariat Ibnu Khuldun Pragaan berunjuk rasa di gedung DPRD setempat. Pantauan di lokasi, dalam aksinya para mahasiswa membawa sejumlah atribut aksi. Di antaranya bertuliskan “gaji DPR elit, subsidi sulit”. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
