Oleh: Miqdad Husein | Kolumnis, tinggal di Jakarta.
Dukungan politik dan kritik terhadap pemerintah dalam sistem demokrasi ibarat dua sisi mata uang logam yang tak dapat dipisahkan. Dukungan dapat memberikan dorongan peningkatan dan efektivitas kinerja, kritik menjadi kekuatan pengawasan agar pemerintah senantiasa berjalan mentaati perundang-undangan. Kekuatan pengawasan ini biasa populer disebut sebagai ceck and balances.
Dalam negara yang telah menjalankan sistem demokrasi dengan baik mekanisme dukungan dan kritik berjalan proporsional serta rasional. Kritik dari kekuatan politik yang berada di luar kekuasaan disamping sebagai kekuatan kontrol juga memberikan pilihan-pilihan pengambilan keputusan kepada pemegang kekuasaan. Proses dialektika antara pemegang kekuasaan dan yang berada di luar kekuasaan pada saatnya menghasilkan keputusan yang optimal menjadi representasi kepentingan masyarakat keseluruhan. Jadi, baik pemegang kekuasaan maupun kritik dari kekuatan di luar kekuasaan tujuan utamanya bagaimana keseluruhan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.
Pada point inilah seringkali terjadi kesalahan persepsi dan focus persoalan seakan hanya pemerintah saja, yang perlu mendapat perhatian agar selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kritik dan pengawasanpun harus bertujuan sama memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kecenderungan yang sering muncul kritik dimanipulasi sekedar kepentingan merebut kekuasaan melalui berbagai distorsi informasi, yang jauh dari fakta-fakta obyektif. Yang terpenting apa yang dilakukan pemerintah salah dan pada tingkat ekstrim diupayakan terjadi suksesi di tengah jalan.
Rakyat dijejali informasi salah, hoaks serta berbagai provokasi menyesatkan. Semua dikembangkan hanya atas dasar kepentingan agar kekuasaan berhenti di tengah jalan, tanpa memperhitungkan potensi munculnya dampak parah terjadi berbagai kekacauan di tengah masyarakat.
Masyarakat luas oleh para politisi petualang ini bukan diajak memahami masalah secara cerdas dan menawarkan alternatif lebih baik. Yang dikedepankan penyesatan informasi agar masyarakat terseret terperangkap kesalahan persepsi. Ujungnya, menjadikan kesalahan persepsi masyarakat diolah menjadi energi distruktif untuk menciptakan kekacauan.
Kasus paling aktual ketika DPR mewacanakan penghapusan listrik 450 watt untuk masyarakat yang tidak mampu yang selama ini mendapat subsidi, lalu kemudian dinaikkan menjadi 900 watt. Usulan ini mempertimbangkan kebutuhan listrik masyarakat yang makin meningkat sejalan perkembangan pemanfaatan teknologi listrik.
Wacana yang masih dalam proses pengkajian serta nantinya masih melalui pendataan faktual ini diplintir, diplesetkan seakan DPR dan pemerintah melalui kenaikan kelas dalam penggunaan listrik itu adalah tindakan mencabut subsidi listrik. Padahal, penggunaan listrik 900 watt sampai saat ini juga masih disubsidi. Jadi, subsidi tetap diberikan dan masyarakat secara logika sehat dapat lebih banyak lagi mendapat subsidi melalui peningkatan penggunaan listrik dari 450 watt ke 900 watt.
Contoh lain, yang sampai sekarang belum sepenuhnya disadari masyarakat terkait utang pemerintah. Ada kesan seakan pemerintah sekarang ini berjalan sendiri memutuskan berapa jumlah kebutuhan utang. Padahal, semua utang merupakan keputusan bersama DPR dan pemerintah. Jika DPR tidak setuju, pemerintah tidak mungkin dapat memutuskan berutang. Jadi, salah besar jika utang sepenuhnya hanya merupakan keputusan pemerintah saja. Apalagi sampai ada partai yang mengkritisi padahal menjadi bagian dari pengambilan keputusan utang.
Kritik, pengawasan, solusi alternatif dibutuhkan pemerintah dan DPR agar keputusan apapun optimal memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Karena itu, marilah mengajak masyarakat berpikir obyektif, faktual serta jernih. Bukan justru dijerumuskan dijejali informasi hoax, plintiran, pemenggalan kata sehingga terjadi kesalahan persepsi yang menimbulkan kegaduhan.
Penyelesaian berbagai persoalan di negeri ini, membutuhkan kebersamaan, gotong royong seluruh kekuatan komponen bangsa, tanpa kecuali. Kritik dan dukungan sama-sama bernilai penting untuk kebaikan negeri ini jika disampaikan, diolah secara obyektif untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
