JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani berharap, Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh.
“Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh,” kata Puan Maharani di Jakarta, Kamis 15 September 2022.
Menurut Puan Maharani, Satgas ini jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data oleh peretas Bjorka, tetapi semua jenis kebocoran data pribadi.
Peretas bernama akun Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik presiden.
“Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tetapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ucap Puan Maharani.
Untuk itu, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Sebab data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi. “Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat,” tegasnya.
Puan Maharani menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan.
“Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat,” ujar Puan Maharani.
Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Oleh karena itu, Puan Maharani meminta pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.
“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Puan Maharani yang juga putri Megawati Soekarnoputri itu kembali mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal ini mengingat kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi.
“Dan tentunya harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni,” tuturnya.
DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data ini. Apalagi Satgas Perlindungan Data yang dibuat pemerintah sejalan dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi. (Sander)
