JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, apa yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini, terutama terkait kebijakan fiskal antisipatif yang dijalankan pemerintah, tidak terlepas dari besarnya dukungan DPR.
Lembaga yang dipimpinnya sudah mendukung kebijakan fiskal antisipatif yang dicanangkan pemerintah pada APBN 2022 dalam menghadapi dampak konflik geopolitik yang mengakibatkan kebutuhan anggaran subsidi energi bertambah signifikan.
“Hasilnya telah kita rasakan, melalui dukungan persetujuan anggaran dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi oleh DPR RI, pemerintah memiliki kecukupan anggaran sehingga sukses menaklukkan pandemi dengan cepat, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang menunjukkan indikator seperti pra pandemi,” kata Puan Maharani dalam pidato peringatan HUT Ke-77 DPR dalam rapat paripurna di Senayan, Selasa 6 September 2022.
Lebih lanjut Puan Maharani menjelaskan, dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2023, DPR juga menuntut komitmen pemerintah untuk dapat menyusun APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat mengantisipasi dinamika perekonomian global.
APBN 2023 yang diusulkan pemerintah, kata Puan Maharani, juga harus dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional, membuka kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, dan kinerja pelayanan publik yang semakin maju.
“Pemerintah juga harus dapat meningkatkan kualitas belanja yang produktif dan lebih banyak diarahkan untuk dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat,” pesan cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
APBN Tahun Anggaran 2023, lanjut Puan Maharani, merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3% PDB. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan usaha terbaiknya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.
“DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati prioritas pembangunan dalam APBN Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial,” urai Puan Maharani.
“Lalu ketahanan pangan, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau,” lanjutnya.
Melalui RAPBN 2023 yang saat ini sedang dalam proses pematangan antara DPR dan pemerintah, Puan Maharani berharap, APBN 2023 dapat menjadi bekal bagi Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun depan. Serta memberikan dukungan yang cukup bagi pemerintah bersama penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tahapan penting pemilu 2024.
“Agenda ini teramat strategis karena menyangkut sukses kepemimpinan nasional, serta estafet keanggotaan DPR dan DPD RI pada masa mendatang,” kata Puan Maharani. (Sander)