JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ini penting agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.
“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” kata Puan Maharani di Jakarta Senin 5 September 2022.
Bantalan sosial sebesar Rp 24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM. Dana itu terbagi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun, bantuan subsidi upah senilai Rp 9,6 triliun, dan subsidi transportasi angkutan umum sebanyak Rp 2,17 triliun.
“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. DPR berharap Pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.
“Karena kenaikan harga BBM sudah tentu mendongkrak biaya logistik. Artinya, dunia usaha ikut terdampak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus memikirkan para pekerja level bawah, khususnya yang terkait dengan transportasi,” sebut Puan.
Sementara itu, BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu masing-masing sebesar Rp 150 ribu/bulan. Bantuan ini mulai diberikan pada September dann berlangsung selama empat bulan.
Adapun bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.
“Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tegas Puan Maharani.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Pemerintah juga memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM. Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.
“Termasuk pekerja informal kecil dan kelompok UMKM yang bisnisnya mengandalkan transportasi dan pembelian BBM. Serta UMKM jasa yang membutuhkan operasional BBM, saya kira harus juga mendapat kompensasi bantuan,” ucap cucu Bung Karno tersebut. (Sander)
