JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi senior PDI Perjuangan Said Abdullah menilai, Dewan Kolonel yang ramai diributkan beberapa hari terakhir hanya candaan beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Pasalnya, hingga saat ini, belum ada keputusan apa pun dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang siapa calon presiden (capres) yang akan diajukan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 20 September 2022, Said Abdullah mengungkapkan, hingga saat ini, seluruh anggota PDI Perjuangan masih tegak lurus dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Menurut hemat saya, di kami belum ada apa-apa. Kok sudah apa-apa, gitu lo. Kan kita semua taat pada ketua umum. Ketua umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho kok tiba-tiba ada dewan kolonel. Mungkin istilahnya nggak serem-serem amat kali,” kata Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR ini.
Karena itu, dia melanjutkan, “Dipastikan sebagaimana disampaikan ketua fraksi, Pak Utut (Utut Adianto), di mana ada Dewan Kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat, saling bercanda kemudian dikutip.”
Terkait langkah Puan Maharani yang gencar melakukan safari politik dan rajin turun menemui konstituen PDI Perjuangan di berbagai daerah, Said Abdullah menjelaskan bahwa itu memang tugas Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua DPR.
Justru Puan Maharani akan salah bila hanya duduk di kursi Ketua DPR dan kursi Ketua DPP PDI Perjuangan tetapi tidak turun ke bawah menemui rakyatnya.
“Bahwa Mbak Puan turun dan sebagainya kan memang diperintah oleh partai. Apalagi sebagai ketua DPR masa mau duduk di atas terus tidak turun ke bawah ya salah. Tugas beliau itu sebagai Ketua DPP plus di pundaknya sebagai Ketua DPR, kan harus turun. Tapi kalau tidak turun dimarahin kan. Turun salah lagi kan, seakan-akan ada tim. Tidak ada tim,” kata politisi asal Madura, Jawa Timur tersebut. (Sander)
