JAKARTA – Masalah Dewan Kolonel dan Dewan Kopral di internal PDI Perjuangan memantik perdebatan bukan hanya oleh pihak luar, tetapi juga di internal partai banteng mocong putih itu sendiri.
Politisi senior PDI Perjuangan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Solo serta mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta FX Rudyatmo juga ikut bicara.
FC Rudyatmo yang akrab disapa Rudy mengaku sepakat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa Dewan Kolonel dan Dewan Kopral tidak sesuai dengan AD/ART Partai.
Dikutip dari Detik.com pada Jumat 23 September 2022, Rudyatmo atau Rudy menjelaskan, hanya ada tiga dewan yang sesuai AD dan ART PDI Perjuangan yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
“Sikap Pak Sekjen tepat, makanya Bu Mega juga mengatakan enggak ada itu di AD/ART partai. Dewan cuma ada tiga, DPP, DPD, DPC membawahi PAC, ranting, anak ranting, badan dan sayap. Nggak ada dewan kayak gitu,” kata Rudy.
Karena itu, Rudy berharap gagasan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini tidak perlu dikembangkan karena hanya akan merusak tatanan partai. “Tiga dewan tadi sudah cukup,” ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan dari setiap komisi membentuk Dewan Kolonel. Mereka ini menyebut diri sebagai loyalis Ketua DPR dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dewan Kolonel ini akan membantu Puan Maharani menghadapi Pilpres 2024, termasuk mengharumkan namanya di daerah pemilihan masing-masing.
Sementara itu pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terutama dari kelompok relawan, membentuk Dewan Kopral untuk menyaingi Dewan Kolonel bentukan para elite PDI Perjuangan.
Baik Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo adalah dua calon presiden dari PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024 mendatang. Siapa yang akan resmi diusulkan PDI Perjuangan akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang diberi mandat oleh Munas PDI Perjuangan. (Sander)