JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani memastikan, aspirasi penolakan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh mahasiswa dan buruh akan ditindaklanjuti oleh DPR lewat komisi-komisi dan akan disampaikan kepada pemerintah.
“Tentu saja DPR menerima aspirasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya bahwa kenaikan BBM itu akan menjadi satu hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya tentu kami akan mendengar dan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah,” kata Puan Maharani saat menggelar jumpa pers di Senayan, Selasa 6 September 2022.
Sehubungan dengan tuntutan itu, Puan Maharani meminta pemerintah untuk betul-betul dan segera menyalurkan bantuan sosial sebagai bantalan bagi rakyat kecil akibat kenaikan harga BBM ini. Selain itu, penyaluran berbagai bantuan itu juga harus tepat sasaran.
“Dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam penyesuaian harga BBM ini. Jangan sampai membuat rakyat menjadi lebih susah atau lebih sulit,” kata Puan Maharani.
Puan Maharani meneruskan, “Kami berharap itu bisa tepat sasaran dan berguna ke masyarakat dalam pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harus mendapatkan salah nama salah sasaran atau salah alamat.”
DPR, kata dia, juga akan ikut mengawasi berbagai bantuan tersebut di lapangan. “Jadi kami minta ke kementerian terkait agar bisa melakukan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi pengawasannya kita akan melakukan pengawasan di lapangan,” pungkas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Meyusul kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, dan pertamax yang diumumkan pada Sabtu 3 September 2022 siang, pada Selasa 6 September 2022 terjadi aksi unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR, terutama mahasiswa dan buruh. Mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga digelar di sejumlah daerah dengan tuntutan yang sama. (Sander)
