SAMPANG, koranmadura.com – Masuk dalam rentetan wilayah rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabuaten Sampang, Madura, Jawa Timur, upayakan pembentukan tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).
Kepala BPBD Kabupaten Sampang, Asroni menyatakan, berdasarkan amanat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI bahwa setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota harus diupayakan untuk pembentukan tim Jitu Pasna. Menurutnya, pembentukan Jitu Pasna sendiri untuk mengakomodir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ketika pasca terjadinya bencana, diharapkan keberadaan tim Jitu Pasna dapat menghitung kebutuhan, kerusakan serta kerugian yang disebabkan oleh bencana berdasarkan tugas pokok dari OPD.
“Misal ada bencana menimpa di sektor pertanian, baik bencana banjir, kekeringan ataupun bencana lainnya, diharapkan dapat dihitung oleh Jitu Pasna. Karena tidak mungkin seluruhnya harus ditangani BPBD, sebab tenaga BPBD sendiri juga terbatas,” ujarnya.
Keberadaan Jitu Pasna, Asroni menyatakan, beberapa aset yang rusak akibat bencana di OPD kemudian bisa dilakukan pengkajian dan penghitungan kerugian baik kerugian matrial atau non material yang kemudian dihimpun dalam sistem satu data.
“Sehingga dampak bencana bisa tercover, misal dampak bencana ada di pertanian jadi yang input data itu bagian pertanian. Kemudian misal berdampak pada rumah dan infrastruktur, ya bisa bagian dinas PU. Jadi kerugian-kerugian pasca bencana bisa terhitung dan bisa tercover dalam penganggarannya. Baik nantinya dianggarkan di Kabupaten atau diusulkan ke tingkat OPD di Provinsi atau Kementerian di pusat,” paparnya.
Ditanya soal realisasi terbentuknya tim Jitu Pasna, Asroni mengaku telah menargetkan akhir 2022 mendatang tim Jitu Pasna di Sampang telah terbentuk, mengingat di wilayahnya merupakan daerah rawan bencana. Sehingga keberadaan tim Jitu Pasna menurutnya sangat penting untuk dibentuk.
“Kalau target kami jelas, akhir tahun 2022 harus terbentuk karena kami sudah menganggarkannya. Jadi tahun ini, BPBD harus membentuk tim Jitu Pasna dan nanti akan di SKkan baik SK Bupati atau bisa SK Sekda,” terangnya.
Selain itu, Asroni mengaku saat ini telah bekerjasama dengan Siap Siaga Jatim agar memfasilitasi dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan dalam pembentukan tim Jitu Pasna.
“Siap Siaga Jatim juga memfasilitasi soal pemakaian sistem elektronik Jitu Pasna (E-Jitu Pasna). Sehingga OPD yang mempunyai aset yang rawan rusak akibat dampak bencana bisa tercatat atau terhitung,” pungkasnya.
Sementara Fasilitator Jitu Pasna, Short Therm Adviser (STA), Siap Siaga Jatim, Mambaus Su’ud mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD setempat untuk segera membentuk tim Jitu Pasna. Sebab keberadaannya di wilayah Sampang tidak lepas dari inisiatif dari daerah yang mengawali untuk pembentukan tim Jitu Pasna.
“Tanpa inisiatif dan upaya pemerintah daerah, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Karena kami dari Siap Siaga hanya sebatas mendukung dan mendorong atas segala upaya pemerintah daerah. Jadi kegiatan loka karya saat ini menjadi pintu masuk dalam penguatan di Jitu Pasna terlebih dalam urusan dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kebencanaan,” katanya.
Namun begitu, Konsultan Siap Siaga Jatim ini juga tidak memungkiri bahwa faktor kelembagaan BPBD Sampang yang statusnya masih type B juga menjadi pengaruh terhadap kelembagaan lainnya.
“Jika prosesnya kurang maksimal, ya bisa dimaklumi. Tapi dari sisi inisiatif dan semangatnya, jadi layak untuk kami lanjutkan dan ditingkatkan dalam upaya pembentukan tim Jitu Pasna,” ungkapnya. Muhlis/ROS/VEM
