YOGYAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan etika politik Partai Nasdem yang sama-sama masih menjadi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.
“Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan, dukungan itu diberikan selama lima tahun,” kata Hasto Hasto Kristiyanto di sela-sela diskusi bertema “Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024” di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin 10 Oktober 2022.
Hasto Kristiyanto meneruskan, “Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerja sama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung pak Jokowi ini.”
Dengan komitmen itu, seharusnya ketika Pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama.
Begitupun ketika Pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua harus mendukungnya.
“Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang (Anies Baswedan, red) yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan pak Jokowi maka akan kontradiktif,” ujar Hasto Kristiyanto.
Meski demikian PDI Perjuangan, kata Hasto Kristiyanto lagi, tidak mencampuri kedaulatan Partai Nasdem yang sudah mendukung Anies Baswedan.
“Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin,” tambahnya.
Dia meneruskan, “Jangan sampai skala prioritas yang disampaikan pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan pak Jokowi.” (Sander)
