JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, pengarahan Presiden Jokowi kepada para pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia memperlihatkan kegeraman Presiden Jokowi terhadap kinerja institusi Polri.
“Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa Jokowi. Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri,” kata Hendardi dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022.
Berbagai masalah yang menimpa Polri mulai dari kasus Ferdy Sambo, konsorsium judi online 303, dan paling baru kasus narkoba yang menjerat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa merusak kepercayaan publik terhadap Polri dan melemahkan kinerja lembaga penegak hukum itu.
“Karena peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya, juga diragukan profesionalitas dan imparsialitasnya oleh publik. Secara sistematis dan massif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme,” papar Hendardi lagi.
Akibatnya, lanjut Hendardi, kelompok garis keras seperti eks- HTI dan FPI misalnya, terus menerus mempersoalkan kinerja Polri dan menyebarkan berbagai propaganda yang melemahkan institusi Polri yang saat ini menemukan momentumnya. Belum lagi dugaan perkubuan dalam tubuh Polri yang jika terus dibiarkan akan semakin melemahkan Polri.
“Oleh karena itu, sebagaimana pesan Jokowi dalam pengarahan hari ini ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid dan harus tampil percaya diri (karena) kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik,” jelas Hendardi lebih jauh.
Hendardi berharap, institusi Polri mendapat suntikan moral setelah diberi arahan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat 14 Oktober 2022 ini. Sebab, Presiden Jokowi masih sangat percaya pada kemampuan Polri bisa bekerja secara profesional.
Suntikan moral dari Presiden Jokowi itu diharapkan memperkuat kembali soliditas antaranggota Polri, sehingga posisi lemah yang sedang mereka alami saat ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mengusung agenda lain. Lebih dari itu, suntikan moral tersebut menyemangati Polri untuk menjalankan amanat konstitusionalnya secara profesional.
“Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based) dan berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri,” pungkas Hendardi. (Sander)
