JAKARTA, Koranmadura.com – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dedi Yevri Sitorus menilai, pasokan dan harga minyak goreng di beberapa tempat belum pulih. Karena itu dia meminta pemerintah tidak memandang sebelah mata kondisi tersebut. Pasalnya, minyak goreng merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat.
Tingginya permintaan akan minyak goreng ditengah kondisi menipisnya stok bahan baku mutlak disikapi serius oleh para pemangku kepentingan agar tidak terjadi lagi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi sebelumnya.
“Nah ini tentu perlu dimitigasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga tidak ketika terjadi harga tinggi atau barang langka baru melakukan kebijakan,” ucapnya usai pertemuan dengan BUMN Pangan di Pontianak, Kalimantan Barat, pekan lalu sebagaimana dikutip dari dpr.go.id.
Menurutnya, Kemendag perlu melakukan pengamanan rantai pasok, identifikasi masalah dan melakukan percepatan mitigasi persoalan CPO, agar dimasa depan dapat dihindari hal-hal yang hanya mengulangi persoalan yang sudah pernah dihadapi oleh bangsa ini.
“Karena kami belum mendengar adanya skema pengamanan rantai pasok yang sistemik, serta kebijakan pengendalian harga yang lebih terukur dari Kemendag,” tegasnya.
Yevri Sitorus mendorong pemerintah terutama Kemendag segera melakukan proyeksi dan prognosa atas ketersediaan maupun stabilisasi harga produk turunan CPO terlebih saat ini sudah mendekati Nataru 2022 dan Ramadhan di tahun 2023.
“Kenaikan minyak goreng pada tahun lalu itu dimulai pada bulan Oktober 2021 dan akhirnya melonjak drastis pada Januari-Februari 2022. Sehingga, kalau tidak dari sekarang dilakukan mitigasi maka itu akan menjadi persoalan yang sangat besar,” pungkasnya. (Sander)
