JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur, hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda berjalan harmonis saat ini, meski diwarnai pasang surut.
“Hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah melalui berbagai pasang surut. Namun, kita patut mensyukuri karena saat ini hubungan Indonesia dan Belanda semakin harmonis di berbagai bidang prioritas,” ujar Puan Maharani saat bertemu Ketua Parlemen Belanda, Jan Anthonie Bruijn di sela-sela the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022.
Lebih jauh dijelaskan, bidang-bidang prioritas yang dimaksudkan adalah perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya air, kemaritiman, dan infrastruktur.
Menurut Puan Maharani, Belanda merupakan salah satu negara mitra dagang utama dan juga mitra penanaman modal atau investasi penting bagi Indonesia.
“Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang disepakati sejak 2013 telah berimbas pada peningkatan kerja sama kedua negara di banyak bidang secara komprehensif,” tuturnya.
Puan Maharani juga menyoroti interaksi Indonesia dengan Belanda yang akhir-akhir ini semakin intensif, baik pada tingkat kepala negara/pemerintahan, menteri, dan pejabat pemerintah, dan delegasi bisnis.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Belanda pada tahun 2021 pun meningkat hampir 40 persen dibandingkan tahun 2020.
“Belanda merupakan jembatan Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Kami sangat mengapresiasi sikap Belanda terhadap isu pelarangan minyak sawit dengan mengedepankan dialog dan kerja sama,” ungkap Puan Maharani.
Ia meneruskan, “Begitu pula dengan dukungan Belanda dalam mempercepat perundingan Indonesia – Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) yang saat ini telah memasuki putaran yang ke-11.”
Lebih lanjut, Puan mewakili DPR RI menyampaikan apresiasi atas dukungan yang konsisten dari Pemerintah Kerajaan Belanda, termasuk Parlemen Belanda, terhadap keutuhan wilayah Indonesia.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menegaskan, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Indonesia sangat terbuka untuk berbagi dan bertukar pandangan dengan mitranya, dalam dialog yang konstruktif,” tegasnya.
Melalui kerja sama antarparlemen di forum internasional, termasuk melalui Inter-Parliamentary Union (IPU), Puan menilai DPR RI dan Parlemen Belanda juga perlu memainkan peran diplomasi parlemen.
“Termasuk ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional, termasuk ikut mengupayakan penyelesaian damai atas perang yang terjadi di Ukraina,” ucap Puan. (Sander)
