JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik dan dalam proses pengambilan keputusan. Itu dikatakan Puan Maharani dalam forum the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Thailand, Rabu 26 Oktober 2022.
“Dan perempuan tetap rentan ketika dunia mengalami krisis di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan perempuan agar dapat bertahan menghadapi krisis di masa depan. Sebagai anggota parlemen, kita perlu menekankan bahwa kekuatan perempuan adalah tanggung jawab kita. Perempuan harus menjadi ‘agen perubahan’, di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,” kata Puan Maharani dalam kesempatan itu.
Menurut Puan Maharani, diperlukan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik, termasuk di pemerintahan dan parlemen. Sebab, perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
“Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kita juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” kata Puan.
Meski begitu, mantan Menko PMK ini menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural.
Puan Maharani menyebut, hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.
“Di Indonesia, kami telah membuat kemajuan besar dalam kesetaraan gender di beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Puan lalu menyinggung soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30% kursi untuk perempuan di DPR RI. Ia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan, dari hanya 17,3% menjadi 21,39% selama periode 2019-2024.
“Saya sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perempuan termuda dan pertama,” paparnya.
Ditambahkan Puan Maharani, Indonesia semakin banyak memiliki pemimpin perempuan di berbagai bidang. Indonesia pun disebut terus berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan.
“Perempuan telah menjadi bagian dari kepemimpinan berbagai lembaga publik di Indonesia. Dan mereka mewakili kemajuan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,” tegas Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno ini menyebut, dibutuhkan kebijakan pemecah jalan untuk mempersiapkan perempuan agar sepenuhnya dapat menghadapi krisis di masa depan. Hal pertama dan yang terpenting, menurut Puan, adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan di setiap tingkatan.
“Tidak hanya pendidikan dasar, namun juga pendidikan berkualitas tinggi yang adalah hak setiap wanita,” tuturnya.
Faktor lain yang dinilai Puan Maharani penting yakni langkah-langkah dalam memajukan infrastruktur digital yang adil dan literasi digital bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan digital.
“Kita juga harus menyediakan lebih banyak akses keuangan untuk wirausaha perempuan dan usaha kecil dan menengah serta mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam menyelesaikan berbagai tantangan global, seperti pemulihan pandemi, memerangi pemanasan global, dan proses perdamaian,” urai Puan Maharani.
Kehadiran Puan yang memimpin delegasi parlemen Indonesia di acara tersebut disambut oleh Wakil Ketua I DPR Thailand, Suchart Tancharoen dan Duta Besar LBPP Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Merangkap UNESCAP, Rachmat Budiman.
Adapun APPF ke-30 digelar mulai tanggal 26 sampai 29 Oktober 2022 di Gedung baru Parlemen Thailand di Bangkok yang mengambil konsep green building. (Sander)
