PAMEKASAN, koranmadura.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan ‘hearing’ terkait kelangkaan pupuk bersubsidi Kabupaten Pamekasan bersama eksekutif dan perwakilan Non Govermental Organization (NGO) yang diundang di ruang sidang, Jumat, 20 Oktober 2022.
Rapat dengar pendapat tersebut dilakukan akibat banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan pupuk subsidi yang kerap terjadi setiap akhir tahun. Sehingga diharapkan, bisa teratasi dan tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.
Hasilnya, muncul rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Di antaranya memastikan semua petani masuk di kelompok tani, melakukan perbaikan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan lahannya ter-cover di RDKK. Kemudian memastikan harga pupuk sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Pastikan pada musim tahun depan tidak ada kelangkaan pupuk, kita akhiri dulu rapat ini dan kita akan melakukan rapat lanjutan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ismail Arrahim.
Sementara itu, kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan kalau ingin dapat pupuk subsidi maka harus menjadi anggota kelompok tani. Sebab RDKK sebenarnya merupakan usulan kelompok tani kepada dinas terkait.
“(Upaya) kita melakukan sosialisasi, akan disampaikan kepada kelompok tani, kepada masyarakat petani, kalau ingin dapat pupuk subsidi harus menjadi anggota kelompok tani,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya pupuk subsidi tidak langka dan tercukupi karena masih ada 7 ribu ton untuk urea, dan 4 ribu ton untuk poska.
“Jadi, yang perlu kita perbaiki dan kita kawal bersama mari, agar pupuk yang ada ini benar- benar sampai kepada petani dan sampai kepada kelompok tani. Itu yang kita kawal,” ucapnya. (SUDUR/DIK)
