PAMEKASAN, koranmadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Sahur mengabsen satu persatu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai sering tidak hadir di rapat paripurna.
Tercatat kurang lebih 10 pimpinan OPD yang dinilai tidak hadir, yakni
- Kepala Disporapar, Kusairi;
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Ajib Abdullah;
- Kepala Dinas Perhubungan, Basri Yulianto;
- Kepala BPBD, Amin Jabir;
- Kepala Dinkes, Syaifudin;
- Kepala PUPR, Plt Ajib Abdullah;
- Kepala Kesbangpol, Imam Rifadi;
- Kepala BKPSDM, Saudi Rahman;
- Kepala Disperindag, Achmad Saifuddin; dan
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Akhmad Zaini.
Menurutnya, seharusnya mereka hadir untuk mengikuti rapat paripurna tersebut. Sebab, rapat yang diselenggarakan tersebut merupakan rapat yang istimewa dan penting dalam pengambilan kebijakan.
“Bukan perwakilannya yang saya maksud, tapi yang punya hak (Kepala OPD) dalam mengambil kebijakan,” tegas Muhammad Sahur, saat menyampaikan interupsi usai Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasih menyampaikan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda tentang APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2023, Kamis, 13 Oktober 2022.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan tersebut meminta para kepala OPD untuk hadir langsung dan mendengarkan yang disampaikan oleh Bupati Pamekasan. Sehingga dengan adanya penyampaian tersebut, kepala OPD bisa mengambil kebijakan yang tidak terpotong.
“Ayo, kalau mau memperbaiki Pamekasan ke depan (red). Bukan kami usil, tapi kasihan bupatinya hadir, wakil bupatinya hadir,” ucapannya.
Sementara itu, pimpinan siding, yakni Wakil Ketua DPRD, Khairul Umam menyampaikan terima kasih terhadap apa yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.
“Ini menjadi referensi bagi yang bersangkutan, bahwa kepala dinas ke depan bisa menghadiri rapat paripurna,” tuturnya. (SUDUR/DIK)
