SAMPANG, koranmadura.com – Jelang tutup tahun 2022, penyelesaian kasus dugaan penyelewengan penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai dikebut.
Senin, 7 November 2022, tim dari Kejaksaam Negeri (Kejari) Sampang, turun langsung ke Balai Desa Baruh, Kecamatan Sampang, guna melakukan pemeriksaan maraton terhadap para penerima Bantuan Sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD 2021 lalu.
Pantauan Koranmadura.com, puluhan warga Desa Baruh yang juga sebagai KPM silih berganti dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejari Sampang mengenai kasus dugaan penyelewengan penerimaan BLT DD pada 2021 lalu.
Dugaan penyelewengan dana Bansos BLT DD 2021 lalu tersebut mencuat usai dilaporkan oleh salah satu pegiat di Sampang bersama warga Desa Baruh, pada awal 2022 lalu.
Salah satu KPM, Rohman (30), warga Dusun Kendal, Desa Baruh, mengaku dilakukan pemanggilan oleh Kejari Sampang, di Balai Desa setempat, guna ditanyakan mengenai penerimaan BLT DD pada 2021 lalu.
“Tadi saya dipanggil dan ditanyakan apakah pada 2021 lalu mendapatkan BLT DD, saya bilang tidak menerima. Tapi saya menerima hanya Rp 300 ribu pada 2020 lalu. Banyak yang menerima waktu itu. Uang itu diberikan pas difoto dibuat bukti,” katanya kepada awak media usai diperiksa pihak Kejari Sampang.
Hingga berita ditayangkan, pihak Kejari belum bisa dikonfirmasi karena masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan KPM BLT DD desa Baruh.
Untuk diketahui, warga Desa Baruh mengaku hampir 50 persen dari total 161 KPM di desanya tidak lagi menerima bantuan tersebut hingga saat ini.
Berdasarkan data dari pelapor menyatakan, sebanyak 267 KPM dengan penerimaan yaitu sebesar Rp 300 ribu per bulan. Namun faktanya tidak semua KPM di desa tersebut tidak lagi menerima bantuan BLT DD pada 2021 lalu. Dugaaan penyelewengan BLT DD ini menyeret nama mantan Kades Baruh. Muhlis/ROS/VEM
