JAKARTA, Koranmadura.com – Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan guna menghadapi potensi ancaman krisis pangan yang melanda dunia.
Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Namun ironisnya, serapan anggaran ketahanan pangan justru masih rendah meski ancaman krisis ada di depan mata.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat 4 November 2022 sebagaimana dikutip dari situs resmi DPR, dpr.go.id.
Menurut Muhaimin Iskandar, dunia saat ini masih dihantui krisis pangan akibat perang Rusia versus Ukraina yang tidak kunjung henti. Situasi ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya krisis pangan dan kenaikan inflasi. Indonesia pun akan terkena dampaknya karena terhambatnya arus distribusi komoditas.
“Sebentar lagi kita akan masuk 2023 yang akan sangat menantang terutama persoalan ketahanan pangan. Menghadapi ancaman krisis pangan global maka memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama,” kata Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas menyoroti realisasi serapan anggaran ketahanan pangan yang menurutnya belum optimal. Ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah.
“Saya heran juga realisasi anggaran ketahanan pangan masih rendah, baru mencapai 40,7 persen per 30 September 2022. Ini perlu ketegasan pemerintah menggenjot belanja anggaran ketahanan pangan,” tegasnya.
Pada bagian lain, Muhaimin Iskandar menilai, penambahan anggaran ketahanan pangan hingga Rp 95 triliun pada 2023 sebagai sebuah keputusan tepat. Dana ini dapat mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.
Meski begitu, legislator dapil Jawa Timur VIII ini mengingatkan setiap pemangku kebijakan untuk lebih optimal memanfaatkan dana sebesar itu demi tercapainya program ketahanan pangan nasional.
Muhaimin Iskandar juga mengingatkan komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Ia menyatakan komitmen itu bisa terealisasi dengan baik apabila setiap kementerian dan lembaga terkait bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Pak Jokowi berulang kali menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan produksi dan menjamin ketercukupan pangan dalam negeri, ini yang harus dipegang oleh setiap kementerian dan lembaga. Semua perlu berjalan beriringan agar ketahanan pangan kita betul-betul terealisasi,” tukas Gus Muhaimin. (Sander)
