JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, partainya tetap solid, meski Dewan Kolonel, yang berisi anggota DPR pendukungnya, diberi sanksi teguran keras oleh Dewan Kehormatan Partai PDI Perjuangan.
“Sudah selesai, PDI solid. Intinya, kita PDI Perjuangan solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum (ketua umum) tentang kesamaan paham,” kata Puan Maharani di kompleks DPR, Jakarta, Selasa 1 November 2022.
Meski demikian Puan Maharani menegaskan bahwa siapa pun bebas memberi dukungan kepada kader PDI Perjuangan yang memiliki kemampuan dan layak dijadikan calon presiden (capres) pada Pemilu Preisden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hanya saja, semua kader pada akhir tetap harus taat pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun di atas semua itu, kita sebagai anggota PDI Perjuangan akan ikut pada keputusan ketua umum,” ujarnya lagi.
PDI Perjuangan memang melakukan penertiban terhadap semua kader tanpa pandang bulu yang menyatakan dukungan terhadap tokoh tertentu sebagai capres karena ketua umum belum mengumumkan nama capres.
Hukuman pertama diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataan kesediaannya menjadi capres. Ia diberi teguran lisan.
DPP juga memberi teguran keras kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Kemudian DPP PDI Perjuangan memberi teguran keras kepada Dewan Kolonel, pendukung Puan Maharani.
Dewan Kolonel dibentuk oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Mereka mengklaim sebagai loyalis Puan Maharani dan bertuga mewangikan Puan Maharani di daerah pemilihan masing-masing. (Sander)
