JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memastikan bahwa tidak ada alokasi anggaran dalam APBN 2023 untuk kebijakan subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Oleh sebab itu kebijakan ini harus dikaji kembali oleh pemerintah. Terlebih pada tahun 2023 kita harus bersiap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. karena itu kita membutuhkan ketangguhan fiskal pada APBN,” kata Said Abdullah dalam pernyataan tertulisnya yang diterima media di Jakarta, Selasa 20 Desember 2022.
Said Abdullah mengomentari rencana Kementerian Perindustrian untuk memberi subsidi kendaraan lisrtik (mobil dan motor) senilai Rp 80 juta untuk mobil listrik, Rp 40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan Rp 8 juta untuk motor listrik baru.
Menurut Said Abdullah rencana subsidi yang sedemikian besar untuk mobil dan motor listrik sangat tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin.
“Apakah patut di tengah situasi kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi domestik lantas kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu?” tanya Said Abdullah.
Politisi senior PDI Perjuangan itu meneruskan, “Apalagi masih lebih dari separuh jumlah rakyat kita yang belum memenuhi standar makanan bergizi, dan prevalensi stunting balita kita masih tinggi, tentu hal ini keluar dari batas kepatutan.”
“Mandat utama konstitusi dan bernegara kita adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Hal inilah yang harus jadi kacamata utama kita dalam merumuskan kebijakan prioritas,” tegas Said Abdullah lagi.
Lebih jauh politisi asal Sumenep, Madura, Jawa Timur itu mengungkapkan, telah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik.
“Oleh sebab itu rencana untuk memberikan subsidi mobil dan motor listrik hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan seksama, agar akselerasi kita menuju transportasi rendah emisi, agenda mengurangi impor minyak bumi, usaha menyehatkan APBN dan kebijakan berkelanjutan mengurangi tingkat kemiskinan dapat berjalan seimbang,” pungkasnya. (Sander)
