JAKARTA, Koranmadura.com – Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago meminta Presiden Jokowi tetap berhati-hati dalam melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Pasalnya, perombakan kabinet tanpa kehati-hatian akan mengganggu stabilitas politik dalam dua tahun sisa pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Hal itu diungkapkan Arifki Chaniago dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu 24 Desember 2022.
Menurut Arifki Chaniago ada tiga tantangan yang dihadapi Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet. Menurut dia, reshuffle kabinet akan mengganggu stabilitas politik di pemerintahan Jokowi. Pasalnya, partai yang kadernya terdepak akan menjadi oposisi menjelang Pemilu 2024.
Kebijakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet juga akan membuka peluang terjadi perebutan kursi menteri di antara partai politik pendukung pemerintah lainnya. Sebab, mereka akan meminta tambahan jatah kursi menteri.
“Pergantian kabinet ini tentu tidak mudah. Siapa yang keluar dari kursi kabinet? Tentu melihat peluang oposisi yang masih terbuka terhadap Pemerintahan Jokowi untuk merebut simpati publik 2024,” kata Arifki Chaniago.
Dia meneruskan, “Secara pribadi Jokowi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. Tetapi, narasi politik pasca 2024 tentu akan lebih sulit dan menyebabkan Jokowi atau parpol lain juga berkepentingan.”
Arifki Chaniago melihat, dorongan pergantian kabinet itu datang dari anggota koalisi pendukung pemerintahan sendiri. Sasarannya adalah menendang menteri-menteri dari Partai Nasdem keluar dari kabinet.
Alasannya, Partai Nasdem sudah mendeklarasikan dukungan kepada Aies Baswedan untuk Pilpres 2024. Sementara para pendukung pemerintahan lainnya belum mengambil sikap.
Keputusan ini menjadikan Partai Nasdem bermain dua kaki sebagai pendukung pemerintah dan oposisi. Ini terjadi karena Partai Nasdem berkoalisi dengan dua partai non pemerintah yaitu Partai Demokrat dan PKS.
“Evaluasi tentu tidak terkait kinerja menterinya bagus atau tidaknya saja. Tetapi, kepentingan Jokowi pasca 2024 tentu ikut menentukan. Dorongan dari anggota koalisi lainnya agar Nasdem keluar dari pemerintahan itu hal wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024. Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi, karena ikut mempengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024,” pungkas Arifki. (Sander)
