JAKARTA, Koranmadura.com – Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki lebih dari 86.000 hektar hutan mangrove, yang menjadikannya sebagai salah satu hutan mangrove terluas di Indonesia sekaligus paru-paru dunia. Namun, pengalihfungsian hutan mangrove menjadi tambak dan tempat tinggal oleh masyarakat mengguncang keseimbangan ekosistem dan membahayakan kelestarian hayati di masa mendatang.
Untuk mengatasinya, enam SMV Kementerian Keuangan yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berkolaborasi melakukan upaya perlindungan terhadap hutan mangrove, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus membangun solusi efektif bagi peningkatan perekonomian masyarakat Berau.
Atas sinergi dan kolaborasi Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi.
“Saya senang melihat kerja bersama dari seluruh SMV Kementerian Keuangan untuk mengubah cara masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan aktivitas ekonomi sehingga menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di Kabupaten Berau, namun dengan tetap memelihara atau bahkan merestorasi kembali hutan mangrove yang mengalami kerusakan,” ujarnya dalam acara “Government Investment for Greener Environment” yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (16/12/2022), seperti dilansir kemenkeu.go.id.
Di Desa Pegat Batumbuk, telah diterapkan program Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE) yaitu metode peningkatan produktivitas tambak udang dengan cara merestorasi 80% area tambak agar menjadi hutan mangrove kembali dan 20% area dipertahankan sebagai tambang dengan berbagai perbaikan fasilitas dan perlengkapan. Metode tersebut dapat menghasilkan panen udang yang setara dengan 100% penggunaan lahan untuk tambak.
“Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi saya senang atas kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” kata Menkeu.
Sementara, implementasi program pengelolaan dan konservasi sumber daya alam mangrove berkelanjutan yang bersinergi dengan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal dan kelompok perempuan dilakukan di Desa Teluk Semanting. Aktivitas tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas Tim Pengelola Mangrove, pengembangan akses pasar, hingga pengembangan sarana penunjang ekowisata mangrove.
“Saya sangat berharap kegiatan untuk meng-empower dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Berau itu juga tidak hanya sekadar mengamankan dan menyelamatkan mangrove, tetapi dimensi gendernya juga ditonjolkan. Karena banyak dalam situasi ekosistem yang rusak, yang mengalami penderitaan itu biasanya perempuan dan anak-anak,” ujar Menkeu.
Program yang dilakukan di dua lokasi tersebut telah dimulai sejak September 2022 dan diharapkan dapat mencapai objektifnya di tahun 2025 yaitu memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem mangrove yang selaras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitarnya.
“Di sinilah letak pentingnya Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan menerjemahkan pemikiran, ide, dan policy framework, kerangka kebijakan fiskal kita in action. Jadi seluruh SMV kita, PT SMI, PT PII, PT SMF, Geo Dipa, LPEI, IIF, Anda semuanya adalah tools untuk bisa menerjemahkan ide kebijakan besar menjadi sebuah action yang konkret,” tandas Menkeu. (Kunjana)
