JAKARTA, Koranmadura.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan, usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji dalam konteks pembiayaan.
Menurut Ace, kemampuan tersebut harus terukur demi keberlangsungan dana haji ke depan.
“Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan, namun tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji,” ujar Ace sebagaimana dilansir dari dpr.go.id Kamis 26 Januari 2023.
Ia mengomentari usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M dari Kementerian Agama sebesar Rp 69.193.733,60 per orang. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909,11.
Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70 persen atau Rp 69,19 juta per orang. Sementara 30 persen atau Rp 29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Lebih jauh Ace menjelaskan, penggunaan nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga perlu diatur agar lebih berkeadilan untuk para jemaah.
“Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, Komisi VIII masih akan membahas soal pembiayaan haji tahun 2023 pekan ini dengan Dirjen Haji & Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Ia menyampaikan komisinya juga meminta BPKH memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini. Dia berharap, berharap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah nilainya sudah pasti pada 13 Februari 2023.
“Pihak BPKH RI sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini. Besaran nilai manfaat yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak,” katanya. (Sander)
