JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Partai Nasdem untuk menjunjung tinggi etika politik. Artinya, bila mereka bersekutu dengan kelompok oposisi dan berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi, maka seharusnya juga minggat dari kabinet.
Hal itu diungkapkan Said Abdullah di Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Ia mengomentari tentang posisi politik Partai Nasdem saat ini yang bermain di wilayah abu-abu sebagaimana dilansir dari Detik.com.
Di satu pihak masih berada di koalisi pendukung pemerintahan tetapi di sisi lain bergabung dengan kelompok oposisi untuk Pilpres 2024.
PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama dan partai asal Presiden Jokowi, kata Said Abdullah, sangat menghormati hak otonom partai pimpinan Surya Paloh itu dalam menentukan pilihan politik.
Namun, pilihan politik itu harus sejalan juga dengan pilihan politik lainnya. Artinya, bila berseberangan dengan koalisi pendukung pemerintahan saat ini maka seharusnya Partai Nasdem juga harus segera pergi, termasuk dari kabinet.
“Kami hormati hak otonom Nasdem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet,” kata Said Abdullah.
Ia meneruskan, “Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang beroposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik.”
Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu juga menyinggung soal isu reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi yang mencuat seiring dengan dinamika ini. Menurutnya, rencana reshuffle kabinet termasuk soal menteri partai mana yang akan diganti, merupakan kewenangan Jokowi.
“Bahwa kewenangan reshuffle ada di tangan presiden, jangan sudutkan Presiden Jokowi untuk harus mengambil tindakan yang dampaknya malah bikin baper mereka, saya kira itu juga tidak elok. Namun keputusan soal pergantian menteri di kabinet kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi,” ujar dia.
Pada bagian lain, Said Abdullah menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin dari gangguan kekuatan mana pun.
Sehubungan dengan itu, lanjut Said Abdullah, PDI Perjuangan akan mengawal Pemerintahan Jokowi hingga masa jabatannya usai pada 2024. PDI Perjuangan juga akan bekerja keras untuk melahirkan seorang pemimpin yang akan meneruskan Pemerintahan Jokowi. (Sander)
