JAKARTA, Koranmadura.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta ID Food, salah satu BUMN Pangan, membuat peta jalan dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Air.
Sehubungan dengan itu, Komisi VI DPR akan terus mendorong pemerintah menjadikan ID Food sebagai agregator market dalam ekosistem pangan nasional.
“Pembuatan peta jalan peran BUMN Pangan ini harus melibatkan masyarakat secara luas, sehingga kehadiran BUMN pangan langsung dirasakan petani, peternak, nelayan,” ujar Aria Bima sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
Politisi PDI Perjuangan asal Solo, Jawa Tengah itu menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN Pangan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
ID Food, kata dia, harus mampu memanfaatkan teknologi digital dalam membangun ekosistem pangan.
“Sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional,” ujar Politisi dari Dapil Jawa tengah V.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI Subardi bahwa ID Food sebagai induk holding BUMN pangan perlu menyusun konsep besar mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Konsep besar tersebut seharusnya dirancang sebagai landasan program strategis perusahaan.
“Saya lihat konsepnya masih seputar untung rugi. Ini masih konsep dasar, belum ada konsep besar untuk merancang kedaulatan pangan nasional,” kata Subardi saat rapat berjalan. Menurutnya, konsep besar itu akan membedakan ID Food dengan perusahaan swasta.
Dalam konsep tersebut terdapat tanggung jawab perusahaan sebagai representasi negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Konsep tersebut akan memudahkan strategi bisnis, mengingat banyaknya perusahaan BUMN di bawah holding ID Food dengan spesifikasi yang berbeda-beda. (Sander)
