JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, mayoritas partai politik dan masyarakat masih menginginkan sistem proporsional terbuka dipakai pada Pemilu 2024 nanti.
“Pemilu itu kan milik masyarakat. Pesertanya adalah juga anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi yang bernama partai politik. Sudah semestinya seluruh penyelenggaraannya sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat,” kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 3 Januari 2023.
Menurut dia, dalam sistem proporsional terbuka, partisipasi politik masyarakat dipastikan lebih luas. Mereka bisa terlibat dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk mendukung dan mencalonkan anggota masyarakat yang dinilai layak dan berkualitas.
“Yang paling penting, mereka bisa menentukan secara langsung siapa calon anggota legislatif yang terbaik menurut mereka,” ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, inti dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dan keterbukaan. “Semakin tinggi partisipasi publik, semakin bagus kualitasnya. Sebaliknya, demokrasi akan mundur jika keterlibatan publik dipinggirkan. Apalagi, penentuan calon wakil rakyat dilakukan secara tertutup dan terkonsentrasi pada lingkup internal partai politik,” papar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu.
Menurut Saleh Partaonan Daulay, bila sistem proporsional terbuka tidak sempurna, jangan diganti dengan sistem yang lebih tidak sempurna lagi. Bila mau diganti, seyogyanya diganti dengan sistem yang lebih bagus.
Kalaupun ada kelemahan, lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, seharusnya organ penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang jaringannya berada dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara diperkuat untuk melakukan pengawasan.
Sementara terkait praktik politik uang, menurut Saleh Partaonan Daulay, praktik busuk ini tidak hanya terjadi dalam sistem proporsional terbuka, tetapi juga di sistem proporsional tertutup.
“Caleg-caleg kan otomatis berburu nomor urut. Pasti ada kontestasi di internal partai. Di titik ini, ada peluang money politics ke oknum elite partai untuk dapat nomor bagus. Money politics ini menurut saya lebih bahaya. Tertutup dan tidak kelihatan. Hanya orang tertentu yang punya akses,” paparnya.
Dia meneruskan, “Tidak hanya itu, nanti pas pemilu, yang dapat nomor urut bagus tadi juga masih bisa money politics di masyarakat. Walau kampanyenya untuk memilih partai, tetapi tetap saja peluang untuk melakukan pelanggaran selalu ada.” (Sander)
