SAMPANG, koranmadura.com – Sejumlah pegiat kebencanaan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Rabu, 18 Januari 2023.
Kedatangan mereka untuk mendorong DLH sebagai leading sector dalam urusan penanganan sampah secara umum agar memiliki data sebaran atau timbulan sampah secara berkala dalam tahun ke tahun seiring pertumbuhan mobilitas dan konsumsi masyarakat.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Sampang, Moh Hasan Jailani mengatakan dengan data itu agar lebih mengefisiensi dalam penanganan sampah di wilayah Kabupaten Sampang.
“Jika data sebaran itu ada, dan kami yakin DLH memiliki data itu. Karena dengan data tersebut DLH akan lebih jelas, fokus dan mudah dalam melakukan pemodelan penanganan Sampah secara detail. Kami dari forum masih melihat DLH masih sebatas penanganan reguler yaitu menangani sampah sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat. Tapi bukan mencari benang kusut dalam problematika sampah,” katanya, Rabu, 18 Januari 2023.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Persampahan, DLH Kabupaten Sampang, Aulia Arif membenarkan pola penanganan sampah tidak lepas dari data pengkajian pemetaan sebaran potensi timbulan sampah dan komposisi. Pihaknya juga tidak memungkiri, dengan adanya data kajian tersebut sangat penting dilakukan karena dapat menentukan maupun dalam penerapan pola penanganan sampah yang akurat di lokasi-lokasi tertentu.
“Kondisi Sampah di Sampang terjadi peningkatan seiring pertumbuhan data jumlah penduduk. Kami sebenarnya sudah memiliki data kajian itu, namun memang masih belum dilakukan update berkala sejak 2016 lalu. Dalam kajian itu dapat menilai data timbulan sampah dan komposisinya. Sedangkan komposisi sampah yang ada di Sampang lebih banyak ke arah sampah organik dengan lokasi penyumbang terbanyak, yaitu aktivitas rumah tangga dan pasar,” paparnya.
Sejauh ini, pihaknya mengalu belum melakukan pembaharuan data lantaran terkendala anggaran dan terjadinya pemangkasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan anggaran yang ada hanya untuk sistem pelayanan masyarakat dalam urusan persampahan
“Dukungan anggaran masih belum mumpuni. Jadi anggaran yang ada lebih diprioritaskan pada pelayanan kepada masyarakat, seperti operasional dan armada. Sebab Sampah sendiri sifatnya tidak bisa menunggu untuk dilakukan penanganan. Makanya, anggaran masih diprioritaskan dalam kegiatan layanan masyarakat,” ungkapnya.
Lanjut Aulia Arif mengungkapkan, alokasi kebutuhan anggaran dalam melakukan pembaharuan pengkajian data pemetaan potensi timbulan sampah di 14 Kecamatan diperlukan anggaran kurang lebih ratusan juta.
“Akan tetapi, selama pertumbuhan jumlah penduduk itu tidak signifikan, maka data kajian itu masih relevan untuk digunakan dalam pengelolaan sampah. Karena potensi timbulan sampah dihubungkan dengan padatnya aktivitas masyarakat,” paparnya.
Aulia Arif juga membeberkan bahwa, dalam penghitungan konversi timbulan sampah secara global di Indonesia yaitu untuk kota kecil yaitu jumlah timbulan sampah per orang yaitu sebanyak 0,5 kilo gram per harinya. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Sampang diperkirakan kurang lebih mencapai 927 ribu jiwa.
“Kemudian dikomparasi dengan kemampuan DLH dalam melakukan penanganan. Nah, penanganan itu kami bagi dengan jumlah timbulan sampah. Dari hitungan itu pula, dalam lingkup Kabupaten, penanganan sampah masih berada di kisaran 12 persen,” ungkapnya.
Maka dari itu, pihaknya mengaku dalam penanganan sampah di wilayahnya juga merangkul beberapa sektor mengingat alokasi anggaran masih minim. “Makanya kami juga banyak melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, seperti pegiat lingkungan yang juga intens dan proaktif dalam penanganan dan pengelolaan Sampah di sampang,” pungkasnya. (MUHLIS/DIK)
