JAKARTA, Koranmadura.com – Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki kesempatan dan sumber daya memadai untuk melompat menjadi negara maju. Gerbang masuk paling utama adalah lewat hilirisasi industri, utamanya dengan menciptakan ekosistem kendaraan listrik.
Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka secara resmi Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah yang digelar pada Rabu, 22 Februari 2023, di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang bagus, maka negara-negara lain akan sangat bergabung pada Indonesia. Sebab, kata Presiden Jokowi, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika negara-negara lain telah memiliki ketergantungan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh negara maju tersebut.
“Taiwan dan Korea Selatan, kenapa mereka bisa melompat menjadi negara maju? Karena memiliki produk yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, oleh perusahaan-perusahaan besar di negara lain, baik Amerika maupun Eropa,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki seluruh sumber daya dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik.
“EV baterai, baterai mobil listrik yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi produsen mobil listrik. Karena nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi.
Selain itu, Indonesia juga perlu mengintegrasikan semua komponen kendaraan listrik yang tersebar di seluruh Tanah Air. Mulai dari nikel yang ada di Pulau Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan Papua, timah yang ada di Bangka Belitung, hingga bauksit yang ada di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.
“Semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV baterai dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyebut bahwa melalui hilirisasi industri tersebut, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus segera meninggalkan ekspor bahan mentah.
“Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun sejak VOC yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material sehingga nilai tambahnya kita tidak punya,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa negara akan mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi industri.
Nikel, misalnya, nilai perdagangannya mengalami peningkatan dari Rp 17 triliun menjadi Rp 450 triliun setelah kebijakan larangan ekspor mentah diberlakukan oleh pemerintah.
“Dari Rp 17 triliun menjadi Rp 450 triliun itu, negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari bea ekspor, dari royalti,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, “Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan, dan ditransfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dapatnya dari situ.”
Dengan kebijakan hilirisasi, tegas mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta itu, Indonesia sama sekali bukan negara tertutup. Sebaliknya, Indonesia adalah negara terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri.
“Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia, kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia juga tidak apa-apa, tetapi industrimu, pabrikmu ada di Indonesia bukan ada di Eropa. Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita,” tegas Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (BPMI Setpres/Sander)
