PAMEKASAN, koranmadura.com – Aliansi masyarakat Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab setempat, Rabu, 8 Februari 2023.
Puluhan massa aksi yang bergerak dalam komando Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) bersama Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM-Jatim) itu sempat menyegel kantor Pemkab setempat.
Salah seorang korlap aksi, Abdul Basid mengatakan penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga kepada Bupati Baddrut Tamam karena tidak kunjung menemui masa aksi dalam rangka meminta kejelasan terkait dengan pegelaran pilkades serentak di 15 desa tahun ini.
“Perlu kami tegaskan bahwa penyegelan ini kita segel satu pintu. Jadi, bagi warga yang mempunyai kepentingan masuk dan keluar kantor tetap bisa dengan menggunakan pintu yang satunya,” terangnya.
Meskipun sempat menyegel, pihaknya membukanya lagi. Namun pihaknya berjanji akan melakukan aksi demonstrasi lanjutan.
“Massa aksi sudah bubar karena bupati tidak memungkinkan menemui massa aksi. Kita minta kepastian empat hari ke depan bahwa beliau bersedia akan menemui massa aksi dalam bentuk audiensi,” ujarnya.
Sekadar diketahui, desakan pelaksanaan pilkades serentak 2023 yang disampaikan massa aksi merupakan atas dasar Surat Edaran Kemendagri pada 14 Januari 2023 tentang pilkades.
Selain itu, mereka mendesak segera menerbitkan peraturan bupati (Perbup) Pilkades 2023 dan meminta segera bentuk panitia pilkades tingkat Kabupaten.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Pamekasan, Fathorrohman mengatakan Bupati Baddrut Tamam sedang melakukan dinas keluar kota sehingga tidak bisa menemui massa aksi. Namun, pihaknya mempersilakan massa aksi menyampaikan aspirasinya.
“Kami akan menyampaikan aspirasinya,” tuturnya. (SUDUR/DIK)
