PAMEKASAN, koranmadura.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023 ditunda.
Alasan kenapa Pilkades harus ditunda, pertama menurut Sekretaris KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, menjaga kondusifitas tahapan Pemilu.
Saat ini, kata Haidar, begitu ia disapa, masyarakat sedang mengikuti tahapan Pemilu 2024. Kendati itu, kurang tepat jika pelaksanaan Pilkades dipaksakan berlangsung tahun ini.
“Sebaiknya pelaksanaan Pilkades ditunda demi menjaga kondusifitas tahapan Pemilu yang sedang berlangsung,” kata Haidar, Minggu, 26 Februari 2023.
Mantan aktivis PMII itu menjelaskan, konsentrasi masyarakat potensi pecah jika pelaksanaan Pilkades berdekatan dengan Pemilu. Jika itu terjadi, maka kondusifitas sulit terjamin.
“Alasan yang kedua, tidak memungkinkan Pilkades dilaksakan dalam waktu dekat, paling tidak mendekati akhir tahu, dengan perhitungan itu, maka berdekatan dengan jadwal Pilkada Pamekasan,” bebernya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Pamekasan belum memutuskan pelaksanaan Pilkades serentak 2023. Alasannya, karena keterbatasan anggaran.
Awalnya, Pemkab Pamekasan merencanakan pelaksanaan Pilkades Desember 2023. Anggaran yang ditetapkan Rp 500 juta, anggaran akan ditambah pada perubahan APBD.
Namun terdapat regulasi baru yang mengharuskan pelaksanaan Pilkades sebelum November. Akibatnya, Timgar harus membahas ulang anggaran Pilkades. (RIDWAN/ROS/VEM)