JAKARTA, Koranmadura.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri seminar bertajuk High Level Symposium on Digital Public Infrastructure di Kota Bengaluru, Kamis (23/2/2023). Dalam acara yang merupakan salah satu side events G20 India ini, Menkeu memaparkan berbagai upaya pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur digital untuk memacu produktivitas dan kinerja ekonomi.
Turut hadir pula dalam diskusi tersebut Nirmala Sitharaman (Menkeu India), Kristalina Georgieva (Managing Director IMF), Roberto de Oliveira Campos Neto (Gubernur Bank Sentral Brazil), dan Agustin Carstens (General Manager Bank for International Settlements).
Salah satu poin paparan Menkeu yakni terkait pengembangan infrastruktur digital yang sangat signifikan di Indonesia. Penetrasi penggunaan telepon seluler telah mencapai 77% dari keseluruhan jumlah penduduk. Masyarakat yang aktif bersosial media bahkan mencapai 59%, lebih dari separuh penduduk.
Meski demikian, penyediaan akses internet yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah pelosok. Oleh karenanya, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 300 BTS baru dan penyediaan akses internet di lebih dari 9.700 lokasi.
Sri Mulyani –seperti dilansir kemenkeu.go.id-– menyampaikan, Pemerintah Indonesia fokus mengembangkan berbagai layanan digital bagi masyarakat, antara lain dalam bentuk portal e-government, e-taxation, dan sistem BPJS dalam skala nasional. Kementerian Keuangan sendiri juga sangat serius dalam bertransformasi secara digital. Misalnya melalui pengembangan MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga), sebuah sistem untuk mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu, bahkan dapat memproses hingga 1.000 transaksi per detik.
Tak hanya itu, berbagai aplikasi juga dikembangan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seperti misalnya e-Filing untuk pelaporan SPT, INSW untuk sinkronisasi data ekspor-impor, sistem pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online, dan penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada rekening penerima, untuk menjamin bansos lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.
Melalui seminar ini, Menkeu berharap peluang pengembangan infrastruktur digital di Indonesia dapat semakin terbuka lebar. Tak lain agar berbagai layanan digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Kunjana)
