JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HM Said Abdullah mengapresiasi semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Itu tercermin dari survei terbaru Harian Umum Kompas.
Namun, politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Said Abdullah itu, menyampaikan sejumlah masukan agar menjadi pertimbangan Poldi dalam melanjutkan reformasi internal lembaga itu. Diharapkan, dengan begitu tingkat kepercayaan publik akan semakin meningkat pada hari-hari mendatang.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 21 Februari 2023, Said Abdullah meminta Polri menyempurnakan sistem pembinaan personel sebagai upaya preventif mengurangi berbagai tindakan indisipliner para personel Polri.
“Kapolri perlu memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitusi dan perdagangan manusia,” kata Said Abdullah.
Dia meneruskan, “Praktik ini sudah merusak generasi muda, bahkan menjalar hingga ke desa desa. Keadaan ini tentu saja mengancam masa depan kita sebagai bangsa. Kita mengapresiasi langkah Kapolri menyeret Teddy Minahasa, jenderal bintang dua, jabatannya sangat strategis, tetap dibawa ke meja hijau karena terduga terlibat jual beli barang bukti narkoba.”
Said Abdullah juga meminta agar sistem pengawasan internal Polri berjalan aktif dan efektif di semua satuan kerja. Pasalnya, dalam setiap kali kunjungan ke daerah, Said Abdullah selalu mendengar keluhan masyarakat bahwa personel Polri masih suka melakukan ancaman melakukan proses hukum terhadap berbagai pihak baik eksekutif, legislatif, maupun pelaku usaha.
“Perilaku ini tidak mencerminkan akuntabilitas penegakan hukum, tetapi menjadikan kewenangan hukum yang dimilikinya sebagai alat untuk menakut nakuti,” imbuhnya.
Dia meneruskan, “Tindakan polisi kewilayahan ini membuat para penyelenggara di daerah dan desa takut berkreasi dan berinovasi. Pelaku-pelaku ekonomi di daerah juga sulit berkembang. Bukankah peringatan seperti ini pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebaiknya Divisi Propam dan Irwasum Polri lebih banyak melakukan pengawasan ke bawah.”
Pada bagian lain, Said Abdullah meminta Polri tidak berpuas diri dengan penghargaan yang diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi cambuk untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemudahan, kecepatan, dan keramahan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi akan berdampak pada citra diri Polri sebagai pelayan masyarakat yang baik,” kata Said Abdullah.
Politisi asal Sumenep, Madura, itu juga meminta seluruh jajaran kepolisian mulai Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri untuk terus melakukan inovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Agenda ini harus terus ditumbuhkembangkan, dan dirawat agar kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik,” pungkas pria yang baru saja ditunjuk menjadi Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu. (Sander)
