JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah sangat yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajukan orang yang tepat dan berkompeten sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI).
Dan, calon yang diusulkan itu diyakini pula orang yang memiliki chemistry dengan pemerintah, terutama kementerian sektor perekonomian dan keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Perlindungan Simpanan (LPS).
Hanya saja Presiden Jokowi diharapkan untuk mengajukan lebih dari satu nama calon Gubernur BI guna menghindari berbagai spekulasi di ruang publik pada tahun politik ini.
Hal itu dikatakan Said Abdullah di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. Dia mengomentari terkait akan berakhirnya masa jabatan Gubernur BI saat ini Perry Warjiyo pada Mei 2023.
“Kami meyakini Presiden Jokowi akan mengajukan tokoh-tokoh yang berkualitas dan sangat kompeten memimpin Bank Indonesia. Kalau pun boleh berharap, sebaiknya Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama saja calon Gubernur BI ke DPR. Hal ini untuk mengurangi berbagai spekulasi dan manuver-manuver yang tidak perlu di tahun politik,” ujar Said Abdullah.
Calon Gubernur BI yang akan diusulkan Presiden Jokowi itu haruslah orang yang bisa bekerja bersama secara erat dengan pemerintah.
“Sebab kedudukan Bank Indonesia sangat penting sebagai regulator sektor makro prudential. Apalagi setelah pengesahan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kita membutuhkan banyak aturan pelaksana yang harus segera dibuat. Butuh kerja cepat dan solid diantara Komite Stabilitas Sektor Keuangan(KSSK) yang di dalamnya ada unsur Bank Indonesia,” jelasnya.
Dengan UU No 4 Tahun 2023, kata Said, Bank Indonesia diberikan tugas lebih besar yaitu turut serta dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional.
“Tugas BI juga sangat penting memastikan inflasi terkendali serta kurs yang stabil. Padahal tahun 2023 ini kita menghadapi tahun ekonomi yang tidak mudah. Menjaga agar devisa kita kuat, tugas BI juga perlu memastikan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bukan hanya di sektor sumber daya alam, tetapi diperluas ke sektor lainnya seperti perbankan,” papar Said.
Dia meneruskan, “Dan yang juga penting memastikan pelaksanaan kebijakan DHE setidaknya 6 bulan sampai satu tahun dengan insentif bagi eksportir yang diberikan pas buat menopang usaha mereka.”
Sementara itu, sejumlah nama calon Gubernur BI sudah mulai beredar di tengah masyarakat. Di antaranya ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo.
Meski nama-mana itu sudah beredar luas di tengah masyarakat, DPR belum menerima usulan nama calon Gubernur BI dari Presiden Jokowi.
“Kami perkirakan Presiden Jokowi akan mengirimkan nama calonnya Gubernur BI selambatnya pada minggu ketiga Februari ini,” pungkas politisi senior PDI Perjuangan itu. (Sander)
