SUMENEP, koranmadura.com- Ada hal menarik dari kunjungan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Kamis (2 Februari 2023) saat menjadi pembicara dalam kuliah umum tentang “Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional dan GLobal” di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) setempat.
Sri Mulyani yang hadir bersama Ketua Badan Anggaran DPRRI, MH. Said Abdullah dan Menkopolhukam Mahfud MD, mengatakan penguatan ekonomi lokal akan dapat menangkal dampak melemahnya ekonomi global. Pemerintah daerah dinilainya perlu membentuk kantong-kantong perekonomian yang berbasis bahan baku lokal.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, kondisi perekonomian global tahun ini diprediksi tidak baik dan mirip dengan apa yang terjadi pada 2022 lalu. Bahkan, ada kecenderungan ekonomi dunia tahun ini akan lebih melemah akibat dampak sejumlah kebijakan dan dinamika situasi global.
“Pada tahun 2022 ekonomi dunia melemah. Pertumbuhannya pada kisaran 2,9 persen. Padahal pada tahun 2021 masih berada pada kisaran 6,2 persen,” katanya.
Salah satu faktornya, kata dia, menegangnya geopolitik antara blok barat dan Rusia-RRT. Akibatnya, harga-harga terutama bahan bakar melonjak naik. Bahkan di kawasan Eropa, kenaikan harga bahan bakar mencapai tiga kali lipat, sementara di Indonesia naik 30 persen pada September 2022.
Meski begitu, lanjut Sri Mulyani, tahun 2022 APBN tetap bekerja sebagai instrumen melindungi masyarakat dari berbagai guncangan yang tak terprediksi. Caranya, selain menaikkan harga bahan bakar, alokasi subsidi ditambah dari Rp 100 sekian triliun dinaikkan menjadi Rp 555 triliun.
“Kalau tidak ditahan, ekonomi bisa kembali babak belur,” katanya.
Karenanya, ia meminta pemerintah daerah menggunakan potensinya secara maksimal untuk penguatan ekonomi lokal. Diantaranya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Dana tersebut, harus dibelanjakan secara bijak agar dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat.
“Dana bagi hasil ini, kalau sebelumnya hanya untuk kesehatan. Tapi sskarang sudah bisa dipakai untuk program non kesehatan,” katanya.
Dana tersebut, jelas dia, bisa diginakan untuk program yang bersifat peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan dan pengembangan industri, sosialisasi di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, termasuk untuk pembinaan lingkungan sosial,” jelas Sri Mulyani.
Provinsi Jawa Timur, menerima porsi terbesar pembagian DBH-CHT dengan prosentase 56,2 persen atau sekitar Rp. 3,07 trilliun. Jumlah tersebut dibagi ke seluruh kabupaten di provinsi tersebut termasuk empat kabupaten di Madura dengan rincian, Kabupaten Pamekasan mendapatkan Rp. 106,3 miliar, Kabupaten Sumenep Rp. 57,67 miliar, Kabupaten Sampang Rp. 37,92 miliar dan Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 29,2 miliar.
“Itu adalah salah satu potensi untuk penguatan ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak terlalu merasakan dampak akibat gejolak ekonomi global,” katanya. (G. MUJTABA/SOE)
