JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi PDI Perjuangan di Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno memperjuangkan nasib guru-guru PPPK yang terkatung-katung dalam dua tahun terakhir. Dia pun meminta pemerintah untuk memastikan kejelasan guru-guru PPPK itu dan memenuhi hak-hak mereka.
Hal itu diungkapkan Puti Guntur Soekarno dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023.
Puti Guntur Soekarno mempertanyakan nasib guru-guru PPPK karena hingga kini mereka belum memperoleh penempatan kerja seusai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK. Bahkan, ini yang sangat disayangkan, ada sejumlah guru PPPK yang dibatalkan kelulusannya.
“Persoalan ini banyak muncul di daerah. Mengenai guru PPPK yang belum memiliki kejelasan dengan penempatan (kerja) di sekolah negeri yang mana serta adanya pembatalan kelulusan PPPK,” kata Puti Guntur Soekarno sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
Menurut putri dari Guntur Soekarnoputra, putra sulung proklamator Ir Soekarno, memperjuangkan nasib guru-guru PPPK menjadi sangat penting. Pasalnya, masalah PPPK ini harus segera tuntas karena bila tidak segera diselesaikan akan berdampak negatif dengan dunia pendidikan Indonesia.
Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi guru nasional, mengecam proses perekrutan guru PPPK yang membuat nasib guru yang sudah lulus seleksi PPPK, khususnya kategori Prioritas 1 (P1) menghadapi ketidakjelasan selama dua tahun terakhir ini.
Sejumlah kendala yang dihadapi oleh para Guru PPPK di antara adanya penundaan pengumuman formasi bagi guru P1 oleh Panselnas, terdapat 3.043 guru kategori P1 tidak mendapatkan penempatan, dan ketidaksesuaian aturan dengan realita yang terjadi.
Padahal, Indonesia mengalami kekurangan 1,3 juta guru ASN untuk mendidik generasi muda bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu menekankan agar Kemendikbud segera mengatasi berbagai persoalan tersebut. (Sander)
