SAMPANG, koranmadura.com – Belum puas menyampaikan aspirasi ke kantor Dinas Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer lulus Passing Grade juga melakukan aksi demonstrasi ke kantor Pemerintah Daerah (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur.
Guru Honorer yang merasa haknya tidak jelas dengan lantang menyuarakan aspirasinya kepada Kepala Daerah setempat. Mereka terus menyuarakan agar pemkab mengangkat guru honorer yang lulus Passing Grade pada 2021 lalu untuk segera mengangkatnya menjadi
guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk penerbitan SK nya.
Salah satu Korlap Aksi, Zainudin menyampaikan, pihaknya melakukan aksi hingga ke tiga lokasi tidak lain hanya untuk meminta kejelasan tentang nasib para guru honorer yang sudah lulus passing grade 2021 lalu, namun hingg saat ini masih belum ditanggapi serius oleh pemerintah daerah mulai dari Disdik, DPRD hingga Bupati Sampang.
“705 guru honorer yang lolos passing grade itu yang ikut tes pada 2021 lalu. Dan yang diangkat PPPK pada 2022 lalu itu sebanyak 186 guru. Dan sisanya itu sebanyak 519 guru nasibnya masih terkatung-katung sampai hari ini karena belum diangkat dan di SK kan. Padahal uangnya yang dianggarkan dari Kemenkeu sudah ada sebanyak Rp 40,3 miliar. Tapi sampai sekarang pemerintah daerah belum meng SK kan mereka termasuk 186 guru itu,” jelasnya, Selasa, 21 Maret 2023.
Zainudin juga menyatakan, setelah melakukan aksi di tiga tempat yang berbeda, pihaknya mengaku masih mempertanyakan perbedaan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak DPRD maupun Pemkab Sampang.
“Tadi penyampaian DPRD bahwa pada 2023, sisa guru honorer yang lulus passing akan diangkat. Namun semua itu berbeda dengan apa yang disampaikan pihak Pemkab Sampang, yang menyatakan masih akan memperhitungkan kembali. Bahkan jika hanya mampu mengangkat 200 guru honorer yang lulus passing grade menjadi PPPK, Ya 200 guru itu yang akan diangkat yang menyesuaikan dengan keuangan daerah yang ada,” paparnya.
Pantauan koranmadura.com, setelah menggelar aksi dan berorasi di pintu masuk kantor Pemkab Sampang, sejumlah perwakilan pendemo dari puluhan guru honorer lulus passing grade menggelar pembahasan di dalam kantor Pemkab bersama Sekda Sampang, Kepala Disdik, Kepala, Asisten serta dari pihak BP2KAD setempat.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan menyampaikan, pengangangkatan guru honorer lulus passing grade yang masih tersisa dikatakannya sejak awal telah disampaikan langsung oleh Bupati Sampang kepada perwakilan guru honorer tersebut bahwa akan dilakukan di tahun 2023.
“Jadi kami pastikan sisa guru honorer lulus passing grade itu akan terangkat di tahun 2023. Tapi persoalannya, semua itu butuh proses. Karena semua itu memakai uang negara, pengangkatan PPPK juga melalui proses yaitu mulai Menpan dan BKN,” ungkapnya.
Memang tidak dipungkiri, Yuliadi menyampaikan ratusan guru honorer lulus passing grade yang masih tersisa memang bergantung pada pemerintah daerah yang diperintahkan untuk melakukan pengangkatan sebanyak 2.600 lebih PPK yang terdiri dari guru dan Tenaga Kesehatan (Nakes).
“Dan memang uang itu dikirim, namun uang itu hanya untuk membayar selama satu tahun saja, sehingga selanjutnya menjadi beban APBD. Nah pesan bupati itu, yang sudah lulus passing grade itu akan tetap diprioritaskan dan itu sudah dipastikan. Akan tetapi lagi-lagi semua itu butuh proses,” terangnya.
Sekda Sampang juga mengklaim bahwa pada April 2023 mendatang akan melakukan penyampain formasi ke Menpan sekaligus menunggu keluarnya Juklak dan Juknis pengangkatan PPPK pada tahun anggaran 2023.
“Nah teman-teman yang demo tadi hanya meminta kepastian sekaligus SK tersebut. Dan penerbitan SK juga akan berproses,” ungkapnya. (MUHLIS/ROS/VEM)
