JAKARTA, Koranmadura.com – Komisi X DPR RI meminta Pemerintah Indonesia mengantisipasi kemungkinan terburuk jika Piala Dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia. Termasuk di antaranya menyiapkan langkah bila Indonesia “dieskomunikasi” FIFA dari komunitas sepakbola internasional.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda di Jakarta, Senin 27 Maret 2023 sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
“Jika Piala Dunia U-20 benar-benar batal, maka potensi FIFA untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI pasti berdampak pada keikutsertaan Indonesia dalam berbagai event atau forum sepakbola, baik di level regional maupun internasional. PSSI dan pemerintah pun harus bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi,” kata Huda.
Menurut Huda, pentingnya mengantisipasi kemungkinan terburuk itu karena tanda-tanda gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sudah berada di depan mata. Tanda-tanda paling jelas adalah FIFA membatalkan undian atau drawing Piala Dunia U20 di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang.
Meskipun, tim dari FIFA terus melakukan inspeksi terhadap sejumlah stadion di Tanah Air yang akan menjadi venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Stadion-stadion yang diinspeksi tim FIFA sejak Sabtu 25 Maret 2023 hingg Senin 27 Maret 2023 terletak di Solo, Surabaya, Bali, Jakarta, dan Bandung.
Adapun ancaman pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia akibat penolakan terhadap kehadiran Timnas U20 Israel pada Piala Dunia U20 tersebut. Sejauh ini, Gubernur Bali I Wayan Koster sudah terang-terangan menolak kehadiran Timnas U20 Israel. Begitu juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain itu, politisi-politisi di Senayan terutama dari Fraksi PKS juga ikut menolak kehadiran Timnas U20 Israel untuk bermain pada Piala Dunia U20 di Indonesia Mei-Juni 2023 nanti.
Terkait itu, Huda mengaku memahami alasan di balik kerasnya penolakan terhadap keikutsertaan Timnas sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia. Menurutnya, tindakan pemerintah Israel yang menganeksasi wilayah Palestina harus dilawan dengan segala cara.
Namun, keterlambatan sikap penolakan ini, ujar Huda, memberikan dampak besar. Tidak hanya karena pemerintah saat ini sudah mengeluarkan dana besar dalam menyiapkan berbagai sarana prasarana tetapi juga dampak sanksi FIFA yang mungkin bakal diterima oleh Indonesia.
“Hanya saja, menurut saya, penolakan ini terlambat karena seharusnya penolakan ini harus disuarakan sejak awal pemerintah ikut bidding penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2019. Kalau Indonesia dikucilkan dari ekosistem sepak bola internasional bisa memberikan dampak panjang bagi pembinaan tim nasional baik di level junior maupun senior,” terang Politisi Fraksi PKB itu.
Oleh karena itu, ia berharap PSSI dan Pemerintah melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pasca pembatalan drawing peserta final Piala Dunia U-20 di Indonesia. Salah satunya, dengan melakukan lobi-lobi khusus kepada petinggi FIFA agar tidak memberikan sanksi kepada Indonesia.
“Kami berharap apapun status penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tidak memberikan dampak bagi proses pembinaan sepak bola di tanah air. Sebab pertaruhannya cukup besar bagi eksistensi Indonesia di ekosistem sepak bola dunia,” pungkas Huda. (Sander)
