JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi Partai Nasdem di Komisi II DPR, Saan Mustopa menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 penuh ketidakpastian bagi masyarakat dan partai politik. Karena itu, dia meminta KOmisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin dan memberi kepastian bahwa Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.
Hal itu diungkapkan Saan Mustopa pada Rapat Kerja antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023 lalu.
“Kita butuh kepastian. Sudah sebentar lagi tahapan pencalonan. Semua, masyarakat tidak punya kepastian, partai enggak ada kepastian. Mau menyusun daftar calon saja yang akan didaftarkan ke KPU, orang nunggu,” kata Saan Mustopa sebagaimana dilansir dari dpr.go.id, Jumat 17 Maret 2023.
Menurut Saan, ketidakpastian itu tercipta oleh masih adanya uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu yang akan dipakai pada Pemilu 2024 antara sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup.
Penyebab ketidakpastian lainnya adalah terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan seluruh tahapan Pemilu 2024 setelah PN Jakarta Pusat memenangkan gugatan Prima.
Karena itu, Saan berpendapat, penyelanggaraan Pemilu 2024, yang disepakati jatuh pada 14 Februari 2024, sangat bergantung pada KPU. Dia meminta KPU sebagai penyelenggara harus mampu menjadi benteng utama. Jika KPU bermain-main di tengah kedikapastian itu, baik secara vulgar maupun secara sembunyi-sembunyi, maka menurutnya sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi.
“Justru yang bisa meyakinkan kepada kita semua di tengah bayang-bayang ketidakpastian ini adalah penyelenggara. (Harus) tegas sikapnya, terjaga integritasnya, kredibilitasnya, dan yang paling penting kemandiriannya. Jadi kalau dia (penyelenggara pemilu) terseret dalam pusaran ini, nah celaka semua,” ujar Saan.
Dirinya ingin KPU dan lembaga penyelenggara pemilu terkait untuk bersungguh-sungguh dalam menghadapi kendala saat ini. Salah satu bentuk kesungguhan yang diperlukan adalah dengan melibatkan semua pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Dirinya mendesak KPU untuk memplenokan, memutuskan, merumuskan, dan membicarakannya dengan seluruh komisioner dan melibatkan semua pihak, termasuk DKPP dan Bawaslu. (Sander)
