JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh meminta, wacana PT Commuter Indonesia (KCI) mendatangkan kereta rongsokan atau kereta bekas dari Jepang tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, terutama para pengguna kereta di Tanah Air.
Hal itu diungkapkan Muhammad Husein Fadlulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT KAI, PT KCI, dan INKA, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 27 Maret 2023.
“Kita tahu, kalau di Jakarta ini utamanya di ibukota kalau misalkan ada kemacetan itu tentu akan mengganggu perputaran roda ekonomi, Pak,” jelasnya sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat XI tersebut menilai, perencanaan PT KAI terhadap pengadaan kereta maupun peremajaan kereta dalam memenuhi kebutuhannya, masih belum betul-betul serius. Padahal, dalam dunia transportasi, hal tersebut seharusnya merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan.
“Dari sini saja kita bisa membaca bahwa kalau dari penjelasan di sini kereta api bekas Jepang itu bisa dipakai 15-20 tahun lagi. Nah tentunya dengan waktu yang masih panjang itu 15-20 tahun, perencanaan Bapak itu juga bisa jauh lebih panjang lagi dari sebelumnya, bukan dari 5 ataupun 4 tahun ataupun 3 tahun ataupun 2 tahun sebelum masa berlakunya habis,” jelasnya.
Mengenai sinergitas antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membuat kereta api sendiri, Husein memahami masih ada beberapa kendala seperti harga yang mungkin lebih mahal dibanding kereta impor. Namun, justru hal tersebut, yang menurut Husein, bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia dari pada harus mengimpor.
“Namun benefit-benefit yang lain kan kita bisa dapatkan juga. Pertama, mungkin di situ multiplier effect-nya bagi ekonomi di Indonesia bisa lebih baik juga. Dan juga PT INKA ini kan juga mitra dari pada PT KAI, sangat bersinggungan sekali dengan PT KAI, ya katakanlah itu dari saku kanan ke saku kiri aja itu, tidak ada rugi-ruginya lho, Pak,” imbuhnya.
Seperti ramai diberitakan PT KCI berencana mengimpor kereta bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan KCI yang membutuhkan 10 rangkaian kereta tahun ini dan 12 rangkaian kereta di tahun depan. Namun realisasi rencana tersebut masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Sander)
