JAKARTA, Koranmadura.com – Leadership atau kepemimpinan merupakan satu hal yang sangat penting untuk terus dibangun dan ditularkan kepada generasi penerus. Dalam hal ini, kualitas kepemimpinan menjadi hal yang sangat krusial terlebih lagi saat menghadapi situasi krisis.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keynote speech pada acara Indonesia Leadership Forum pada Kamis (9/3/2023), di Bali.
Wamenkeu menguraikan empat komponen penting yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan yaitu kemampuan menggunakan pendekatan teknokratis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengeksekusi dan pemahaman mengenai the big picture atas suatu kondisi.
Indonesia telah mampu melewati pandemi Covid-19 dengan baik. Kunci dari keberhasilan itu ada pada leadership. Melalui pendekatan teknokratis, Indonesia memulai penanganan pandemi dengan menyusun serangkaian program mulai dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penularan, merumuskan landasan hukum perubahan kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi, hingga mengeluarkan program PC PEN.
“Leader tanpa kemampuan teknokratis yang cukup, maka (program) tidak jalan. Memahami suatu masalah, contohnya adalah masalah-masalah pandemi Covid-19, kita perlu kualitas teknokratik,” kata Suahasil Nazara seperti dilansir kemenkeu.go.id.
Selanjutnya, Wamenkeu mengatakan bahwa Pemerintah terus melakukan komunikasi mengenai program penanganan pandemi ini kepada seluruh pihak. Pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR dan DPD untuk merumuskan peraturan, Pemerintah berkomunikasi dengan BI-OJK-LPS untuk memantu stabilitas sistem keuangan, bahkan dari sejak awal penanganan Pemerintah juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawal pelaksanaan program.
Ketiga, kemampuan mengeksekusi program. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan terus melakukan monitoring dan diskusi untuk memastikan bahwa program penanganan pandemi itu bisa dilaksanakan secara baik. Satgas PC-PEN melakukan pertemuan setiap pekan untuk melihat program apa saja yang telah dilakukan dan memonitoring pelaksanaannya, serta mendiskusikan program apa lagi yang perlu dilakukan untuk penanganan pandemi.
“Leader harus memastikan eksekusi bisa dijalankan dengan baik. Pada saat krisis, eksekusi ini harus ditempatkan pada sisi yang sangat penting,” lanjut Wamenkeu.
Terakhir, Wamenkeu mengatakan bahwa leaders harus mampu melihat the big picture mengenai gambaran besar cita-cita jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang adil dan makmur. Meskipun sedang fokus mengangani pandemi Covid-19, namun Indonesia juga melakukan upaya reformasi struktural jangka panjang.
Di tengah-tengah pandemi, Indonesia tetap bisa merumuskan dan menetapkan UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk merubah lanskap ekonomi Indonesia. Selain itu, Pemerintah Bersama DPR juga melakukan serangkaian reformasi struktural di bidang keuangan negara melalui penetapan UU Pajak yang baru (HPP), UU Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). (Kunjana)
