PAMEKASAN, koranmadura.com – Ribuan warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD setempat, Rabu, 8 Maret 2023.
Mereka meminta DPRD untuk tidak memaksakan kehendaknya menggelar Pilkades serentak tahun 2023.
Koordinator Aksi, Abdu Salam Marhaen mengatakan kebanyak masyarakat di desa tidak menghendaki Pilkades digelar tahun ini, karena berbenturan dengan tahapan Pemilu 2024.
Alasan lainnya, kata Abdus Salam, anggaran Pilkades dari APBD tidak jelas, jika masih menggeser anggaran program lain, sebaiknya Pilkades ditunda hingga pasca Pemilu 2024.
“Bagaimana mau menggelar Pilkades, jika anggaran untuk penyelenggara belum jelas, baiknya ditunda,” kata Abdus Salam saat orasi.
Abdus Salam dan massa aksi kecewa lantaran tidak ditemui Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ali Maskur, yang menyatakan pelaksanaan Pilkades telah disepakati 45 anggota DPRD.
”Ketua DPRD Pamekasan, Munaji dan Ali Maskur yang kemarin bersuara lantang tidak berani menemui kami, kemana mereka,” tuturnya.
Orator lainnya, Azif Mawardi, berharap kebijakan pelaksanaan Pilkades tidak berlandaskan kepentingan, akan tetapi ada alasan-alasan sosiologis yang disampaikan secara ilmiah kepada masyarakat Pamekasan. Termasuk, kajian hukum yang berdasarkan surat edaran Kemendagri Nomor:100.3.5.5/244/SJ dan Permendagri No 72 tahun 2020.
“Kemarin DPRD akan menggeser anggaran lain untuk Pilkades. Tidak semudah itu karena APBD sudah menjadi ketentuan formil yang ada konsekuensi hukumnya,” terangnya Azif Mawardi. (RIDWAN/DIK)
