SAMPANG, koranmadura.com – Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022, tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai temukan kejanggalan. Tim bahkan menemukan selisih anggaran hingga belasan miliar rupiah.
Ketua Pansus LKPJ Bupati 2022, Alan Kaisan menyampaikan, saat melakukan pembahasan dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat ditemukan penyerapan atau penggunaan anggaran yang janggal.
“Dua dinas tersebut yang kami temukan laporannya tidak sesuai antara RKA dan DPA,” ujar Alan Kasian, Jumat, 14 April 2023.
Ia mencontohkan, pada Disporabudpar, ada program kegiatan seleksi pelopor kepemudaan di tingkat Jawa Timur dengan anggaran Rp129 juta dengan keterangan tidak terealisasi lantaran tidak ada seleksi.
“Tapi ketika kami cek di laporan penggunaan keuangannya, pada program itu anggarannya terserap, padahal kegiatan tidak terealisasi,” bebernya.
Begitu pula di Dinas Pendidikan pada program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar. Dalam pembahasannya, dana BOS untuk tingkat SD di Kabupaten Sampang secara keseluruhan senilai Rp88 miliar dengan jumlah siswa sebanyak 71.272 siswa.
“Ketika kami kalikan jumlah siswa penerima dengan besaran penerimaan dana BOS diketahui hanya senilai kisaran Rp73,4 miliar. Sedangkan di LKPJ itu dilaporkan Rp88 miliar. Berarti ada selisih hingga Rp14,6 miliar,” ujarnya.
Dengan perbedaan selisih yang cukup besar pada LKPJ Bupati itu, pihaknya menduga ada angka siluman dalam laporan tersebut.
“Karenanya rapat kami tunda untuk memastikan yang selisih angka itu,” katanya.
Lebih lanjut Alan Kaisan menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 mengamanatkan penyusunan LKPJ berbasis Target Kinerja, namun masih ada beberapa OPD yang malah menyusun LKPJ berbasis target penyerapan penganggaran sehingga data yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami akan memanggil BPPKAD untuk dimintai klarifikasi terkait temuan-temuan tersebut, apakah ini memang ada unsur kesengajaan atau karena salah pada saat melakukan entry data. Tapi kalau nanti keterangan yang disampaikan BPPKAD dan OPD dirasa tidak masuk akal, maka kami akan turun ke bawah untuk mengecek langsung ke masing-masing sekolah,” pungkasnya. (MUHLIS/G.MUJ/DIK)
