JAKARTA, Koranmadura.com – Bank Indonesia (BI) diminta memperkuat data-data tentang produksi, konsumsi, dan distribusi di daerah sehingga pengendalian inflasi bisa lebih efektif.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie O.F.P seusai memimpin pertemuan dengan jajaran mitra kerja Komisi XI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 6 April 2023 sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
“Problem-nya adalah tidak mudah mendapatkan data-data produksi dan distribusi terhadap komoditas tertentu. Kita ingin ke depan BI melakukan fungsinya dengan memperkuat TPID, dengan memperkuat data-data mengenai produksi dan distribusi, sehingga pengendalian inflasi lebih efektif,” ucapnya.
Menurut Dolfie, produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya inflasi di suatu daerah. Oleh karena itu dirinya menyatakan bahwa dibutuhkan adanya neraca pangan, agar Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi inflasi menjadi terkendali.
Dolfie juga menjelaskan faktor penyebab inflasi sebagian besar akibat harga yang diatur pemerintah secara nasional. Utamanya harga pangan yang meliputi beras, telur, cabai dan lain sebagainya. Apalagi, baru-baru ini Badan Pangan Nasional juga telah mengeluarkan Harga Pokok Penjualan (HPP) terbaru.
“Kemudian faktor yang kedua adalah BBM, yang terkait dengan kenaikan-kenaikan otomatis yang dikaitkan dengan harga pasar. Yang kemudian yang ketiga adalah transportasi udara. Ini juga adalah harga-harga yang diatur oleh Pemerintah dan kalau kita lihat nilai dampaknya itu masih relatif terkendali dan amanlah kecil,” paparnya.
Dari semua penyebab inflasi tersebut, lanjutnya, hal yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah komoditas-komoditas menjelang Idulfitri, seperti sembako, meliputi beras, telur, dan lain sebagainya. Termasuk, BBM karena akan terjadinya arus mudik lebaran. Meskipun demikian, menurut Dolfie, hal-hal tersebut masih cukup terkendali, namun stok yang dikhawatirkan akan menjadi masalah.
“Walaupun kita lihat ini masih aman dan terkendali, tapi stoknya ini yang kita khawatirkan, dan makanya tadi kita menekankan kepada menjaga stok produksi ini dan harus tahu neracanya. Kalau sudah mau defisit, sudah harus tahu bagaimana menambah jumlah komoditi yang akan defisit, itu yang kita lihat tadi,” tutupnya.
Sementara itu, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 April 2023, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Maret 2023 secara umum mengalami kenaikan.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan BPS pada bulan Maret 2023, di Kota Yogyakarta terjadi inflasi year-on-year sebesar 6,11 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,06 pada Maret 2022 menjadi 116,78 pada Maret 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar 0,60 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar 1,05 persen.
Jika melihat tren perkembangan harga berbagai komoditas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023, secara umum mengalami kenaikan harga yang akan berdampak terhadap daya beli di masyarakat.
Guna mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang terjaga. Apabila inflasi dapat terjaga maka akan mempunyai pengaruh terhadap daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian lebih baik lagi selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. (Sander)
