JAKARTA, Koranmadura.com – Kebijakan pemerintah mengimpor sejumlah bahan pangan kebutuhan pokok dikritik anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebayo. Pasalnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengedepankan kemampuan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri.
Hal itu diungkapkan Firman Soebagyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 4 April 2023. Padahal, Partai Golkar adalah salah satu pendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
“Sebelumnya kita ini tidak impor dan aman saja, kenapa sekarang saat mendekati pemilu baru mulai gembar-gembor membuka keran impornya?” kata Firman sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
Firman juga mempertanyakan data neraca kebutuhan pangan yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan NFA. Padahal data itu sangat penting sebagai basis pijakan keputusan mengimpor atau tidak mengimpor. Dalam konteks beras, pemerintah memutuskan mengimpor beras. Padahal, produksi diperkirakan masih surplus cukup besar.
“Penduduk Indonesia diperkirakan akan bertambah banyak pada tahun 2030. Kebutuhan pangan pokok kita terus meningkat apakah dari litbang dari pertanian pernah melakukan riset-riset subsitusi pangan,” tanya Firman.
Cadangan pangan pemerintah berupa 11 pangan pokok mulai terisi. Namun, sebagian cadangan pangan itu masih bersumber dari impor. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa lepas dari ketergantungan impor.
Kesebelas cadangan pangan pemerintah (CPP) itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Cadangan beras, misalnya, sudah terisi 245.370 ton per 31 Maret 2023. Begitu juga dengan kedelai yang sebanyak 775,77 ton, gula pasir 223.573,05 ton, serta daging sapi dan kerbau yang masing-masing 8.095,89 ton dan 241,03 ton. (Sander)
