JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelaraskan alokasi anggaran 2023 dengan peta jalan atau roadmap yang telah disusun.
Permintaan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di gedung parlemen Jakarta pada Selasa 4 April 2023.
“OJK, dalam mengalokasikan anggaran dan kegiatan untuk tahun 2023 akan menyelaraskan dengan roadmap serta mengefektifkan kinerja anggaran tersebut dan manfaatnya,” kata Kahar Muzakir sebagaimana dilansir dari dpr.go.id.
Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI telah memberikan masukan terkait dengan penyusunan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan melalui focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
Ketika itu Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP mengharapkan OJK sudah bisa menyampaikan penyempurnaan roadmap sesuai dengan masukan pada pembahasan sebelumnya.
“Misalnya hilirisasi di mana dia dimasukkan? Di halaman berapa? Statement nya di mana? programnya di mana? IKU-nya di mana? Kemudian lagi soal mobil listrik. perluasan asuransi, market share bank syariah,” ujarnya.
Dia meneruskan, “Kemudian kemarin kita banyak menyoroti gap antara inklusi dan literasi, berubah apa nggak targetnya? Nah ditunjukan saja item-item-nya sehingga kita yakin bahwa masukan-masukan itu sudah diserap.”
Pada rapat tersebut disepakati bahwa Komisi XI DPR RI akan memberikan waktu kepada OJK untuk melakukan penyempurnaan roadmap untuk tahun 2023-2027 serta anggaran OJK tahun 2023.
Merujuk pada kesimpulan rapat, hasil penyempurnaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada masa sidang mendatang. (Sander)
