SAMPANG, koranmadura.com – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, amburadul.
Kondisi itu dibeberkan oleh salah satu pegiat di Sampang, Madura Development Watch (MDW) Sampang, saat beraudiensi dengan pihak Bank penyalur dan pihak Pos sebagai pihak penyalur Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
Tidak hanya itu, audiensi para pegiat MDW juga dihadiri langsung oleh Sekda, Kadinsos, Kepala Bappelitbangda, Asisten I Pemkab Sampang, Kordinator PKH Kabupaten.
Dalam sesi audiensi, Ketua MDW Sampang, Siti Farida mengutarakan beberapa temuannya mulai pasien ODGJ asal Desa Dulang, Kecamatan Omben, yang dilepas pemasungannya oleh Bupati Sampang karena sudah sembuh diketahui ternyata terdaftar sebagai penerima Bansos BPNT sejak 2022 lalu, namun faktanya pasien tersebut tidak menerima bansos tersebut sejak tahun berjalan tersebut.
“Kemudian KPM yang sudah terdaftar BPNT sebelumnya, namun tidak pernah menerima Buku Tabungan (Butab) dan ATM dari pihak bank penyalur. Bahkan saat menjadi KPM PKH dan ingin mencairkannya, malah disuruh membuat surat kehilangan. Parahnya lagi, ada Bansos yang dicairkan oknum Brilink BRI, sedangkan KPM baru mengetahuinya setelah meminta rekening koran dari pihak bank penyalur, dan ternyata bantuan dari pemerintah itu sudah dicairkan,” ucapnya, Selasa, 9 Mei 2023.
Sementara Sekda Sampang, Yuliadi Setiawan menyampaikan, audiensi yang digelarnya sebagai bentuk tindak lanjutnya para pegiat yang menemukan beberapa keluhannya mengenai pelaksanaan bansos PKH maupun BPNT.
“Setelah kami undang semua stake holder terkait, kami berikan kesempatan kepada semuanya untuk menyampaikan keluhan dan klarifikasinya. Bahkan pihak MDW menyampaikan kritik kepada kami mengenai garis koordinasi mengenai pelaksanaan Bansos tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Sekda Sampang menyampaikan, setelah mendengarkan carut marut mekanisme penyaluran Bansos di wilayahnya, maka kemudian pihaknya selaku ketua koordinasi Bansos BPNT Sampang serta bersama ketua Koordinasi Bansos PKH akan segera melakukan rapat koordinasi kembali dengan beberapa stake holder.
“Kami juga memberikan kesempatan kepada masing-masing stake holder untuk melakukan evaluasi di internal mereka dan melakukan langkah-langkah perbaikan,”ujarnya.
Ketua Koordinasi Bansos BPNT Sampang itu juga mengaku jika pihaknya tidak mempunyai kewenangan mengeksekusi beberapa temuan yang disampaikan pegiat MDW.
“Sedangkan pihak mengeksekusi itu, ya pihak-pihak terkait itu sendiri. Mereka sendiri yang mengevaluasi dan memperbaikinya. Ya kalau perlu mereka juga yang harus bertanggung dengan apa yang sudah berjalan selama ini. Kami juga berikan kesempatan seminggu agar mereka mengevaluasi. Kalau sudah siap kami ajak duduk bareng lagi dan nanti kami undang pihak Camat,” pungkasnya. (MUHLIS/ROS)
