JAKARTA, Koranmadura.com – Berakhirnya pandemi Covid-19 dan mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional, bukan berarti tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, di DPR RI, Selasa (30/5/2023).
Pembahasan pembicaraan pendahuluan KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan rangkaian proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Nota Keuangan dan APBN tahun 2024 ini nantinya akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju Pemerintahan baru.
“Kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri keuangan dalam Pidato Pengantar KEM PPKF 2024 dalam sidang Paripurna DPR RI, dimana terdapat empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan. Antara lain: ketegangan geopolitik, cepatnya perkembangan teknologi digital, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya dan potensi munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Keempat tantangan tersebut akan mempengaruhi kebijakan perekonomian global dan nasional dimasa yang akan datang,” tutur Said Abdullah.
Ia mengatakan bahwa dinamika dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks tersebut harus diwaspadai dan diantisipasi sidini mungkin. Mulai melandainya kinerja ekonomi global akan memberikan dampak pada kinerja ekspor Indonesia.
“Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat kecenderungan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batubara dan CPO,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Said Abdullah, persaingan untuk menarik investor ke dalam negeri juga akan semakin ketat dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan. Selain itu, mengingat kondisi pasar keuangan global yang saat ini masih ketat dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, prospek pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar Rupiah dan yield surat berharga pemerintah akan sangat dipengaruhi dinamika pasar global, termasuk meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan.
Lebih lanjut dikatakan Said Abdullah, dalam KEM dan PPKF 2024 yang sudah disampaikan kepada DPR RI, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk range, sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7%; inflasi sebesar 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per US$; tingkat suku bunga SBN sebesar 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 hingga US$85 per barel; lifting minyak bumi sebesar 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.
Merespon hal tersebut, Said Abdullah menyambut baik optimisme Pemerintah dalam mengusulkan indikator dasar ekonomi makro. Tetapi, ia mengingatkan bahwa Pemerintah juga mesti tetap realistis dalam melihat perkembangan ekonomi global dan domestik saat ini dan pada tahun 2024 nanti.
Menurut dia, dinamika dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks tersebut harus terus tetap diwaspadai. Trend melemahnya kinerja ekonomi global akan sangat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.
“Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat kecenderungan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batubara dan CPO,” ujarnya.
Said menilai, perekonomian global masih mengarah pada ketatnya likuiditas negara-negara maju, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara akibat inflasi yang tinggi, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 cenderung lemah. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8%, dari sebelumnya 3,4% di tahun 2022.
Belum lagi, rilis data pertumbuhan PDB triwulan I di beberapa negara utama, khususnya Tiongkok yang hanya tumbuh 4,5% atau masih di bawah proyeksi IMF, meningkatkan pesimisme akan prospek ekonomi global tahun 2023. Tahun 2024 IMF menaikkan sedikit proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,0%.
Terkait hal tersebut, Said Abdullah mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah melihat perkembangan ekonomi global. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.
Sebagai konsekuensinya, tandas Said Abdullah, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga cost of fund juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin mengecil dengan meningkatnya utang akibat biaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang besar.
“Kolapsnya beberapa bank besar di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global, hal ini dikahwatirkan bisa merembet ke banyak negara, temasuk Indonesia,” ucapnya.
Bagi Said Abdullah, kini adalah saatnya Pemerintah memperkuat fundamental ekonomi nasional. Transformasi struktural yang sudah dilakukan dengan berbagai kebijakan, harusnya mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan produktivitas sektoral lebih tinggi, melalui instrument kebijakan Kementerian di berbagai bidang, seperti pertambagan, pertanian, perikanan, industri, transportasi hingga pariwisata. Mendorong kembali sektor industri manufaktur sebagai penopang perekonomian nasional.
“Selain itu, Pemerintah juga sungguh-sungguh membangun iklim investasi yang dilakukan dengan target yang lebih terukur,” imbuhnya.
Dalam KEM dan PPKF 2024, lanjut Ketua Banggar DPR RI ini, Pemerintah mengusulkan pendapatan negara antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. Sedangkan defisit direncanakan berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Sementara itu, rasio utang dalam kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.
“Kita berharap penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antargolongan maupun antarwilayah,” kata Said Abdullah. Menurut dia, kebijakan belanja negara 2024 hendaknya juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis dan Proyek Strategis Nasional, antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. (Kunjana)
