JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) Agum Gumelar meminta Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan TNI dan Polri.
Agum Gumelar mengungkapkan itu kepada wartawan setelah diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 22 Mei 2023.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan. Kami akan mengajukan beberapa masukan yang berkaitan dengan take home pay,” ucap Agum Gumelar sebagaimana dilansir dari Setkab.go.id.
Sehubungan dengan itu, PEPABRI, kata Agum, sudah mengajukan proposal kepada Presiden Jokowi. Diharapkan, Menteri Keuangan bisa menindaklanjuti usulan mereka ini.
“Ini policy dari Menteri Keuangan tentunya yang kita harapkan. Ini kami sudah membuat proposalnya dan kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Pada bagian lain, Agum Gumelar mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai perkembangan situasi global. Agum Gumelar menyatakan bahwa pihaknya optimistis menghadapi situasi tersebut dengan hasil yang telah Indonesia miliki.
“Kami mendapatkan arahan dari beliau tentang perkembangan situasi kondisi negara, bangsa dihadapkan pada kondisi global dan semuanya memperlihatkan satu situasi yang tidak membuat kita pesimis. Kita optimis tentang hasil yang sudah kita raih selama ini,” tegasnya.
Agum Gumelar pun memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah yang telah mendukung stabilitas ekonomi nasional, salah satunya kebijakan hilirisasi industri.
“Itu saya rasa sesuatu yang mau tidak mau kita akui ini sangat membantu stabilnya ekonomi kita,” ucap Agum.
Selain itu, Agum Gumelar juga menyatakan bahwa purnawirawan akan mendukung berjalannya pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. “Purnawirawan bisa berperan agar supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tanpa gangguan-gangguan yang berarti,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Sander)
