SAMPANG, koranmadura.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) sebagai holding company berencana akan mengambil alih saham PT Sampang Sarana Shorebase (PT SSS) selaku anak perusahaannya untuk memiliki kepemilikan (akuisisi) saham 100 persen menjadi milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang.
Dirut PT GSM, Moh Tamsul menyampaikan, selama pendiriannya, saham PT SSS yaitu memiliki dua kepemilikan saham, di antaranya saham milik PT GSM sebesar 51 persen serta satu persen sahamnya milik koperasi PDAM Trunojoyo Sampang dan 48 persen sahamnya dimiliki PT Petrogas Wira Jatim (PT PWJ) yang merupakan salah satu anak perusahaan milik BUMD Pemprov Jatim yaitu PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU).
Dikatakannya, dalam Peraturan Daerah Pemprov Jatim Nomor 8 Tahun 2019, yaitu dalam pasal 10 ayat 3, menyatakan anak perusahaan BUMD tidak diperbolehkan membentuk anak perusahaan lagi.
“Karena anak perusahaan tidak boleh mempunyai anak perusahaan lagi atau cucu, dan dengan adanya Perda itu, PT PWJ kemarin berencana menjual sahamnya kepada PT GSM. Dari keinginan PT PWJ itu, kami koordinasi dan sampaikan kepada komisaris PT GSM serta Bupati, ternyata mendapat lampu hijau untuk mengizinkan agar PT GSM bisa membeli saham milik PT PWJ yang berada di PT SSS dan itu dikuatkan dari hasil RUPS di poin lain-lain pada 30 November 2022 lalu,” ujarnya kepada koranmadura.com saat ditemui di kantornya, Senin, 8 Mei 2023.
Lanjut Tamsul menyampaikan, dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu, pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan berkirim surat beraudiensi kepada PT PWJ yang juga dihadiri oleh jajaran Direksi PT PJU serta jajaran komisarisnya.
“Dalam sesi rapat itu, kami meminta penjelasan dan kejelasan langsung dari PT PWJ. Sehingga kami juga bisa memastikan keseriusan PT PWJ untuk melepas sahamnya yang ada di PT SSS,” paparnya.
Bahkan Tamsul menegaskan, pada hasil rapat bersama PT PJU dan PT PWJ tersebut membuahkan hasil yaitu pihak BUMD Pemprov Jatim itu bersedia melepas sahamnya dengan beberapa catatan, salah satunya PT GSM diminta menunjukan Surat minat kepada PT PWJ yang dilampiri oleh persetujuan pemegang saham yakni pemkab melalui Bupati dan PDAM Trunojoyo.
“Karena syaratnya seperti itu, kami pun berkirim surat ke PT PWJ tertanggal 14 Maret 2023 lalu yang disertai surat pemegang saham yaitu Bupati dan PDAM Trunojoyo yang berisi setuju untuk mengambil alih saham PT PWJ di PT SSS. Namun sampai sekarang masih belum mendapat jawaban dari PT PWJ kepada PT GSM. Tapi kami sudah koordinasi dengan Kabag Perekonomian dan Asisten 2 Pemkab Sampang, bahwa dalam Mei 2023 ini kami berusaha untuk bertemu langsung dengan jajaran Direksi dan Komisaris PT PWJ di Surabaya supaya segera mendapat jabawan,” terangnya.
Bahkan Tamsul meyakini, belum mendapatkannya jawaban dari PT PWJ dimungkinkan karena terhambat dalam proses penghitungan nilai aset-aset yang ada di PT SSS. Sebab PT PWJ juga harus menunjuk tim auditor untuk bisa menghitung nilai aset yang ada di PT SSS.
“Setelah PT PWJ juga menghitung nilai aset di PT SSS, nantinya juga dihitung untuk pembagian kepada tiga pemilik saham di PT SSS,” ungkapnya.
Disinggung apakah tidak berdampak terhadap kinerja dari PT SSS yang dikontrol dari Madura setelah nantinya berhasil mendapatkan saham 100 persen, mengingat selama ini kontrak wilayah kerja PT SSS kebanyakan berada di luar Madura, Tamsul memastikan tidak akan ada pengaruh meski sebelumnya ruang lingkup bisnis atau kontrak kerja PT SSS berada di Madura dan Jawa Timur.
Bahkan pihaknya mengatakan, sejauh ini PT SSS mempunyai pendapatan usaha mencapai di kisaran antara Rp 15 miliar sampai Rp16 miliar per tahunnya dengan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga kurang lebih senilai Rp1,3 miliar.
“Kami pikir tidak akan berpengaruh. Karena memang kontrak itu sudah berlangsung lama dengan kata lain, kontrak yang dibangun oleh PT SSS dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), itu sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya. Dan setiap tahunnya, kami selalu ikut tender untuk mendapat kontrak baru, misal yang terbaru yaitu kontrak bersama HCML yang ada di Pelabuhan Banyuwangi,” pungkasnya. (MUHLIS/DIK)