JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR RI Puan berharap pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini lebih maksimal demi menunjang peningkatan kesejahteraan para guru.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama. Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, ini merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka,” ujar Puan Maharani bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Selasa 2 Mei 2023.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengingatkan, masih banyak guru honorer yang mendapat upah rendah, khususnya di daerah-daerah. Padahal, pekerjaan guru di daerah cukup berat dengan tantangan kurangnya tenaga pendidik dan aspek geografis yang tidak mudah.
“Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari pendapatan lebih dengan bekerja serabutan. Hal ini yang harus kita benahi, dengan menjadi ASN atau PPPK, guru akan sejahtera dan memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan negeri,” tuturnya.
Seperti diketahui, pemenuhan kebutuhan guru masih belum maksimal mengingat guru ASN berstatus PPPK yang telah dan diangkat masih kurang dari 50 persen dari kebutuhan guru yang mencapai lebih dari 1,2 juta guru. Pemerintah telah menyatakan akan mengoptimalkan kuota pengangkatan guru PPPK tahun 2023 sebanyak 601.286 guru untuk pemenuhan guru ASN.
Sehubungan dengan itu, Puan Maharani memastikan bahwa DPR akan mengawal proses pengangkatan guru ASN PPPK agar terealisasi sesuai target. Puan juga mendorong Pemda untuk semakin memperbanyak alokasi anggaran belanja tenaga pendidik sehingga kuota pengangkatan guru PPPK semakin lebih maksimal.
“Selain lewat alat kelengkapan dewan atau komisi terkait, saya secara pribadi akan ikut mengawal proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK sehingga kebutuhan tenaga guru untuk mendidik anak-anak kita juga semakin cepat terpenuhi,” tegas mantan Menko PMK ini.
Di sisi lain, Puan mendorong agar seleksi pengangkatan guru PPPK memprioritaskan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik. Ia menyebut, jasa dan pengabdian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat menjadi ASN seharusnya turut dipertimbangkan.
“Kami di DPR juga akan terus berupaya mengawasi proses seleksi PPPK 2023 ini bagi para guru honorer. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah melakukan penyerapan tepat dengan memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi,” papar Puan.
Lebih lanjut, Puan menilai pengangkatan guru honorer menjadi PPPK bukan sekadar dapat menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru semata. Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK disebut dapat meningkatkan profesionalitas guru di dalam satuan pendidikan.
“Kesejahteraan dan profesionalisme merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kalau guru sejahtera, mereka akan semangat dan gembira saat bekerja. Tentu dampaknya akan menjadi lebih baik,” terangnya.
Pada bagian lain, cucu Bung Karno ini juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitias sarana dan prasarana di sekolah demi menunjang pendidikan. Sebab, menurut Puan, masih banyak sekolah di daerah-daerah dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang baik, khususnya yang terletak di pelosok negeri.
“Masalah tenaga pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana. Masih ada di daerah pelosok negeri yang ruang belajar, perpustakaan dan alat-alat penunjang pendidikannya jauh di bawah standar. Ini yang juga harus jadi perhatian Pemerintah,” kata Puan. (Sander)
